Sekilas Info

RUU DAERAH KEPULAUAN

Pimpinan DPD Serahkan Draft RUU Kepulauan kepada DPR, Lewerissa dan Latuconsina Ikut Menyaksikan

Dok: Hendrik Lewerissa Pimpinan DPD RI menyerahkan draft RUU Daerah Kepulauan kepada Pimpinan DPR RI, sekaligus memberikan keterangan pers, Selasa (25/2/2020).

satumalukuID - Pimpinan DPD RI menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan kepada Pimpinan DPR RI, pada Selasa (25/2/2020).

RUU Daerah Kepulauan diserahkan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan Bactiar Najamudin beserta beberapa anggota DPD RI. Sedangkan Ketua DPR yang menerima draft RUU dimaksud, Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin dan Rachmat Gobel.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Maluku Hendrik Lewerissa dan anggota DPD  RI yang mewakili Maluku Anna Latuconsina juga hadir menyaksikan persitiwa bersejarah tersebut.

Puan mengatakan RUU Daerah Kepulauan merupakan RUU yang diajukan atas inisiatif DPD RI berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD RI/I/2017 - 2018.

"RUU Tentang Daerah Kepulauan ini sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020, nomor urut 50," ujarnya.

Dia menjelaskan RUU tersebut menjadi satu-satunya RUU yang diusulkan DPD RI yang masuk dalam Prolegnas 2020.

Menurut dia, Pimpinan DPR selanjutnya akan membahas RUU tersebut di Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk diputuskan apakah pembahasannya cukup dilakukan oleh komisi atau harus membentuk Panitia Khusus (Pansus).

"Kita segera mengirim surat ke pemerintah untuk menunjuk kementerian terkait yang akan membahas RUU ini," ujarnya.

Menurut Puan, RUU Daerah Kepulauan sudah berganti nama tiga kali, dulu yang menggagas adalah Fraksi PDI Perjuangan DPR RI di era almarhum Alex Litaay lalu diambil alih DPD RI.

Dia berharap nantinya ada perhatian serius dari pemerintah untuk membangun wilayah kepulauan karena selama ini ada kesan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sangat berorientasi kepada pembangunan di daratan saja padahal Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan.

RUU tersebut mengakomodir pembangunan wilayah kepulauan di delapan provinsi yang terdiri dari 86 kabupaten/kota dan terbanyak di wilayah Indonesia Timur seperti di kepulauan Maluku.

Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Hendrik Lewerissa menyambut gembira penyerahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DP) dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku pengusul RUU tersebut kepada Pimpinan DPR RI.

"Selaku anggota DPR RI Dapil Maluku saya menyambut gembira penyerahan RUU DP yang selama ini diperjuangkan Maluku bersama tujuh provinsi berkarakteristik Kepulauan," kata Hendrik saat dihubungi dari Ambon, Selasa (25/2/2020).

Hendrik menyatakan, dirinya bersama Anna Latuconsina yang merupakan anggota DPD RI asal Maluku turut hadir menyaksikan penyerahan RUU tersebut, sekaligus memberikan beberapa catatan tambahan kepada Pimpinan DPR RI dalam Rapat Konsultasi DPR dan DPD terkait RUU DP dimaksud.

Hendrik yang juga merupakan anggota Baleg DPR-RI menyatakan, setelah diterima RUU DP oleh pimpinan DPR RI dan setelah melewati mekanisme internal, maka pimpinan DPR RI akan menyerahkan naskah RUU DP itu kepada Presiden dan selanjutnya menunggu Surat Presiden (Surpres).

Baca Juga

error: Content is protected !!