Sekilas Info

KASUS LINGKUNGAN

MDW Minta Polsek Werinama Jelaskan ke Publik Kesalahan 2 Warga Adat Sabuai di Seram Timur yang Dibui

satumalukuID - Penahanan hingga penetapan status tersangka kepada 2 warga adat Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, terkait kasus kerusakan lingkungan, dinilai lembaga Moluccas Democratization Watch (MDW) sebagai tindakan yang inprosedural.

"Karena itu Polsek Werinama kami minta memberikan penjelasan ke publik letak kesalahan mereka dengan kedudukan hukumnya," tegas Koordinator Monitoring dan Advokasi Moluccas Docratization Watch (MDW) Callin Leppuy, dalam keterangannya yang diterima satumalukuID, Rabu (26/2/2020).

Dia mempertanyakan, mengapa yang lainnya dipulangkan, sedangkan 2 orang lainnya ditahan, bahkan ditetapkan sebagai tersangka.

"Pihak Polsek Werinama harusnya melihat kasus tersebut dari spektrum yang lebih luas, tentang mengapa sampai warga Sabuai melakukan protes kepada PT. Sumber Berkat Makmur (SBM)?" tanya Callin.

Menurut dia, mestinya dilihat rentetan peristiwa hukumnya, bukan terfokus hanya pada satu peristiwa hukum yang bersifat tunggal saja. Ini sangat keliru.

"Sabuai adalah Negeri adat yang terletak di Kecamatan Siwalalat. Pada Kecamatan Siwalalat sendiri terdapat Polsek Persiapan yang dalam prosesnya sudah melakukan tugas-tugas kepolisian. Nah harusnya Polsek Siwalalat yang melakukan penahanan sesuai wilayah hukumnya. Tapi kenapa Polsek Werinama yang lakukan penahanan bahkan penetapan tersangka? Harap diperjelas. Jangan sampai menimbulkan preseden buruk," bebernya.

Callin menyebutkan, tindakan warga adat Sabuai menghentikan aktivitas PT. SBM, karena dinilai telah merusak situs-situs adat yang juga (mestinya) diatur dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sosialnya, bukan saja lingkungan.

Artinya, lanjut Callin, Dinas Pertanian SBT sebagai pemberi izin perkebunan pala kepada PT. SBM, harusnya paham bahwa Amdal itu bukan saja berkaitan dengan aspek lingkungan semata, tetapi juga aspek sosial budaya sebagai salah satu syarat penting dikeluarkannya sebuah Amdal.

"Pertanyaannya, adakah di dalam Amdal yang dikantongi PT. SBM itu, memuat analisis mengenai aspek sosial budaya masyarakat adat Sabuai pada areal 1.000 Hektar, yang diizinkan sebagai wilayah konsesi perkebunan itu ataukah tidak?" tanya Callin lagi.

Sebab kalau ada, menurut Callin, pasti PT. SBM tidak akan merusak bagian-bagian tertentu pada hutan Gunung Ahwale, yang terdapat situs adat seperti kuburan leluhur yang akhirnya memicu protes dan penolakan warga Sabuai.

Dengan demikian, tambah Callin, posisi Warga Sabuai tidak salah. Dan Polsek Werinama harusnya menahan pihak pembuat Amdal tersebut karena mengabaikan aspek sosial budaya yang akhirnya memicu konflik.

Callin mengingatkan, tindakan warga Sabuai sudah sesuai dengan pasal 1 ayat (7) UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Pengrusakan Hutan, Jo Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 "Hutan Adat Bukan Hutan Negara".

Jadi menahan bahkan menetapkan mereka sebagai tersangka, disebut Callin, adalah tindakan pembangkangan terhadap kedua produk regulasi ini, termasuk juga UU Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

"Sangat diharapkan agar kasus ini harus dilihat secara murni dan objektif. Dengan kata lain, kami berharap elit-elit lokal di SBT tidak mengelola kasus ini sebagai komoditi politik agar proses penyelesaiannya tepat sasaran dan menguntungkan warga adat Sabuai," pungkasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!