Sekilas Info

OPINI

Dunia Pendidikan Sebagai Komoditas Politik di Setiap Moment Pilkada

Sejarahnya Dunia Pendidikan telah merubah peradaban Dunia. Ini dibuktikan dengan adanya perkembangan teknologi yang secara tidak langsung menggeser mindset manusia dari yang tadinya berfikiran primitif menjadi modern. Pada awalnya, pemrakarsa kemajuan di bidang pendidikan ini adalah negara-negara yang ada di kawasan Persia yang ditandai dengan ditemukannya Aljabar oleh Al-Khawarizmi dan penemuan-penemuan lain setelahnya.

Negara di Eropa baru memulainya ketika zaman reinasseces (Zaman Pencerahan) yang berlangsung pada abad ke 14 hingga abad ke 17 masehi. Terpaut sekitar 7 abad lamanya. Kemudian Reformasi Gereja yang diprakarsai oleh Martin Luther, Peter Waldo dan para reformis lainnya pun tidak lepas dari gerakan pencerdasan.

Di Indonesia ada banyak tokoh penggerak dalam upaya melawan kebodohan. Beberapa diantaranya yaitu R.A Kartini, R.A. Dewi Sartika, K.H. Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara, dengan slogannya “Tut Wuri Handayani, Ing Madya Mangun Karsa, dan Ing Ngarsa Sung Tulada”. Karena berkat perjuangan mereka lah Bangsa Indonesia ini tercerahkan dari belenggu kolonialisme Belanda.

Pendidikan merupakan tonggak utama dalam mewujudkan suatu tatanan yang “memerdekakan“. Artinya pendidikan seharusnya digunakan bukan sebagai alat yang membelenggu ataupun mengekang Masyarakatnya Pendidikan (Dunia Pendidikan) untuk berpikir secara bebas dan ilmiah. Seperti yang sudah dilakukan oleh Paulo Freira, hal yang bisa kita jadikan sebagai landasan berpikir untuk mengejawantahkan pemikiran-pemikiran yang bersifat paradoks.

Pendidikan pun seharusnya bisa diakses secara bebas tanpa ada batasan-batasan seperti pemungutan biaya pendidikan yang besar, jual beli bangku sekolah dan hambatan-hambatan lainnya, yang kita sebut ini sebagai praktik Komersialisasi Pendidikan (Commercialization of Education) Praktik seperti ini sangat berbahaya. Karena, selain semakin membuat sulit diakses oleh masyarakat dan juga akan menggeser pandangan pendidikan menjadi layaknya sebuah komoditas barang yang menguntungkan.

Amanat yang tertera dalam konstitusi kita yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan kemudian diperjelas dalam turunannya “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Semangat konstitusi tersebut berkontradiksi dengan implikasinya, yang lebih menekankan bahwa pendidikan sebagai ladang komersial yang digunakan untuk menyokong komoditas politik praktis di belakangnya.

Dunia Pendidikan Sebagai Komoditas Politik Praktis

Tahun 2020 ini Indonesia kembali memasuki satu momen bersejarah untuk para politisi, sebab pesta demokrasi atau yang kita kenal dengan Pemelihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diadakan serentak ini, menjadi ajang melampiaskan sahwat politik (political lust) oleh para politisi.

Total daerah yang akan melaksanakan atau mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. ini tentunya sebagian besar kabupaten kota yang ikut memeriahkan pesta demokrasi di tahun 2020. Diantaranya 4 Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku.

Setiap kali moment Pilkada, entah itu untuk pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota, para kepala Dinas Pendidikan di wilayah yang mengadakan pilkada selalu menjadi incaran para kandidasi atau dijadikan tumbal politik (political sacrifice), terutama mereka yang masih menjabat atau petahana ataupun kandidat yang punya peluang dekat dengan kepala Dinas Pendidikan.

Kenapa seringkali para pemburu kursi kekuasaan di daerah mengambil langkah, dengan menjadikan dunia pendidikan sebagai alat komoditas politik mereka, karena untuk mendapatkan basis masa sekaligus dukungan politik yang banyak termasuk pada dunia pendidikan kita. Mungkin karena kepala Dinas punya kepala sekolah, lalu kepala sekolah punya guru-guru, dan para guru punya orang tua wali murid.

Mata rantai kuasa dalam dunia pendidikan semacam itulah, yang kemudian oleh para kandidasi dipikirkan untuk menjadikan dunia pendidikan sebagai salah satu instrumen politik, guna mendapatkan kemenangan dalam Pilkada. Dan hal ini bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia untuk dilakukan, sudah sering menjadi konsumsi publik dalam setiap moment Pilkada.

Di Maluku sendiri ada 4 (empat) Kabupaten yang akan ikut serta dalam Pemilihan kepala daerah diantaranya Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Ini artinya akan ada 4 Kepala Dinas Pendidikan yang akan menjadi tumbal politik praktis (practical political sacrifice) dalam hajatan para politisi di daerah ini.

Para Kepala Dinas Pendidikan seringkali dimanfaatkan untuk meraup suara dengan melibatkan dunia pendidikan, entah itu melalui kepala sekolah atau pun orang tua wali murid, dan akan saya paparkan data sekolah yang nantinya tidak tanggung-tanggung dimanfaatkan, diantaranya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 4 kabupaten yang akan ikut Pilkada serentak.

Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mempunyai jumlah Sekolah Dasar sebanyak 164 sekolah. Artinya ada 164 kepala sekolah. Kemudian untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai jumlah 73 Sekolah dengan ada 73 Kepala sekolah. Total SD dan SMP yang ada di SBT sebanyak 237 Sekolah itu artinya ada 237 kepala sekolah yang ada di semua kecamatan.

Untuk Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mempunyai jumlah Sekolah Dasar itu ada sebanyak 108 sekolah dan kepala sekolah. Kemudian untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai jumlah 53 sekolah (ada 53 kepala sekolah). Total SD dan SMP yang ada di Bursel sebanyak 161 Sekolah itu artinya ada 161 kepala sekolah yang ada di semua kecamatan.

Untuk Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai jumlah Sekolah Dasar itu ada 147 sekolah, artinya ada 147 kepala sekolah kemudian untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai jumlah 47 Sekolah artinya ada 47 Kepala sekolah. Total SD dan SMP yang ada di Kepulau Aru sebanyak 194 Sekolah itu artinya ada 194 kepala sekolah yang ada di semua kecamatan.

Untuk Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mempunyai jumlah Sekolah Dasar itu ada 155 sekolah, artinya ada 155 kepala sekolah kemudian untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai jumlah 58 Sekolah artinya ada 58 Kepala sekolah. Total SD dan SMP yang ada di SBT sebanyak 213 Sekolah itu artinya ada 213 kepala sekolah yang ada di semua kecamatan.

Dari data sebaran sekolah yang ada di 4 kabupaten yang akan ikut Pilkada serentak, bisa dipastikan bagaimana peran para kandidasi untuk memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen kemenagan dalam momentun pesta demokrasi ini. Karena mustahil jika para kandidat yang punya kuasa atas kepala dinas pendidikan di daerah, tidak mungkin tidak mengarahkan kadisnya untuk terjun mengkampanyekan kandidatnya.

Pola kampanyenya bermacam-macam, bisa lewat kadis mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah yang ada di kabupaten, baru kemudian kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan para orang tua wali murid di masing- masing sekolah yang ada. Ataupun bisa lansung kampanye diadakan di tiap-tiap sekolah yang berpusat di kecamatan dengan mendatangkan kepala dinas sekaligus kandidasi yang masih menjabat kepala daerah.

Pola semacam ini banyak kita jumpai di tiap momen pesta demokrasi, entah itu di pemilu, pileg ataupun pilkada yang nantinya akan berlangsung. Dunia Pendidikan yang harusnya tidak boleh dilibatkan dalam politik praktis dengan terpaksa atau kuasa dan nafsu para pengambil kebijakan didaerah akhirnya Dunia Pendidikan kita terpaksa menelan air comberan para pemburu kuasa.

Tidak hanya soal relasi politik yang dijadikan alat meraup suara sebanyak munkin lewat basis masa pada masyarakat pendidikan tetapi sering kali kita jumpai para politisi, para kandidasi menjual janji pendidikan gratis, ataupun sekolah gratis untuk masyarakat serta beasiswa yang nantinya diberikan oleh para kandidat jika nantinya terpilih sebagai kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah.

Pendidikan gratis atau pun beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, sering kali menjadi nyanyian para politisi, ini yang kemudian kita sebutkan Dunia Pendidikan dijadikan sebagai Komoditas Politik di setiap moment pesta demokrasi, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Dunia Pendidikan selalu menjadi incaran para pemburu kuasa dan ini telah menjadi tontotan di setiap moment politik praktis di republik ini.

Semoga Dunia pendidikan kita tidak hanya dilirik secara totalitas oleh para pemburu kuasa kita di moment Pilkada, tetapi setelah itu di saat sudah menang dan berkuasa, kita berharap lirikannya masih totalitas biar pendidikan kita semakin baik dan berkembang diera post modern dengan kemajuan teknologi yang tidak bisa ditebak ini.

Penulis: Zen Lelangwayang, alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon .

Baca Juga

error: Content is protected !!