Sekilas Info

DUGAAN KORUPSI

Polda Maluku Tunggu Hasil Audit BPK Soal Kasus Dugaan Korupsi Cadangan Beras di Kota Tual

satumalukuID- Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual.

Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPK terkait kasus tahun 2016 dan 2017 itu diperlukan untuk menetapkan siapa tersangka atau orang yang paling bertanggungjawab.

"Seluruh dokumen yang diperlukan sudah kami serahkan kepada BPK. Jadi saat ini kita masih menunggu hasil perhitungannya saja," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. M. Roem Ohoirat kepada satumalukuID, Senin (24/2/2020).

Menurutnya, setelah hasil audit telah dikantongi atau diserahkan oleh BPK, maka pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangkanya.

“Belum (ada tersangka). Kami masih menunggu hasil audit dari BPK,” tambah juru bicara Polda Maluku ini.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi CBP Kota Tual tahun 2016 dan 2017 ini telah berstatus penyidikan. Ratusan saksi telah diperiksa termasuk ahli. Perkara ini dilaporkan pada tahun 2018.

Perkara ini awalnya dilaporkan masyarakat kepada Bareskrim Polri. Ini setelah mereka menemukan sebanyak 199.920 kg beras yang telah didistribusikan namun tidak pernah sampai ke tangan masyarakat.

Berdasarkan laporan warga, Bareskrim membentuk tim dan bergerak dengan mengambil keterangan puluhan saksi terkait. Kurang lebih 35 orang saksi diperiksa. Mereka terdiri ASN Pemkot Tual, Bulog, BMKG Ambon, Aparat Desa, RT, beberapa Camat dan sejumlah masyarakat penerima bantuan beras.

Tim penyidik juga mengumpulkan barang bukti dokumen. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim, perkara ini kemudian dilimpahkan untuk ditangani lebih lanjut oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada Bulan Maret 2019.

“Dari pelimpahan itu, tim Ditreskrimsus Polda Maluku kembali melakukan pengembangan. Dan kasus ini kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Maluku.

Kasus ini diduga kuat telah melanggar UU tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU RI No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi dan Pasal 55 dan 56 KUHP.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!