Sekilas Info

PILKADA 2020

Kepala Kepegawaian RI Ingatkan ASN Maluku di Empat Kabupaten Pelaksana Pilkada 2020 Agar Tetap Netral

Foto: Ian Toisutta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana di kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Jumat (21/2/2020).

satumalukuID- Di Maluku, terdapat empat Kabupaten yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2020. Adalah Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru Selatan dan Kepulauan Aru.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di empat Kabupaten tersebut agar tetap menjaga netralitas.

ASN tidak terlibat dalam politik alias netral, tambah dia, bukan hal yang baru, tapi sudah lama dan diatur pemerintah. Sebab, tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah bagaimana menjahit negara menjadi satu kesatuan, atau berdiri disemua kelompok masyarakat.

"Jadi aturannya sudah ada sejak dulu, mereka tidak boleh memihak, tidak boleh berkampanye, tidak boleh terlibat dalam proses pilkada," kata Wibisana kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Jumat (21/2/2020).

Wibisana berada di Ambon dalam rangka melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM dan pimpinan OPD se-Provinsi Maluku. Menurutnya, dalam proses pilkada dan ASN diketahui terlibat, maka tentu akan ditindak atau diberikan sanksi.

"Bisa diberikan sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Dia mengakui, setiap pelaksanaan Pilkada, kerap ditemukan aduan masyarakat terkait keterlibatan ASN.

"Kemarin saja banyak itu yang kita berikan sanksi disiplin, belum ada yang sampai dikeluarkan tapi banyak yang diturunkan jabatan, diturunkan pangkatnya karena mereka terlibat dalam proses politik," sebutnya.

Menurutnya, jika ASN dikeluarkan atau dipecat tidak dengan hormat, maka mereka telah melakukan pelanggaran berat. Seperti mencalonkan diri sebagai legislatif tapi tidak melapor.

"Itu diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak menerima pensiun. Kalau mereka melaporkan maka mereka diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri," jelasnya.

Dia menegaskan, BKN akan konsisten terkait persoalan netralitas ASN. Pihaknya tetap akan meminta Bawaslu, Badan Kepegawaian Daerah dan serta masyarakat untuk terus memantau netralitas PNS di Pilkada.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!