Sekilas Info

BUNTUT BENTROKAN DEMO

Tetap Persoalkan Kader PMII yang Dipukul,  Video Bentrokan Diputar, Kabid Humas: Silakan Buat Laporan

Foto: Daniel Leonard Ketua Komisariat PMII IAIN Ambon, Sandi Maulana Mahu menyerahkan tuntutan aksi demo kepada Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Drs. Muhammad Roem Ohoirat.

satumalukuID – Puluhan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat IAIN Ambon,mendatangi Polda Maluku, mempersoalkan pemukulan rekannya oleh oknum polisi, Selasa (18/2/2020).

Aksi ini merupakan buntut dari peristiwa 13 Februari 2020 lalu, saat terjadi bentrok mahasiswa dengan polisi di halaman Kantor PT. Pelni Cabang Ambon pada 13 Februari 2020 lalu.

Kepada tujuh perwakilan mahasiswa yang diketuai Sandi Maulana Mahu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat mempersilahkan mereka membuat laporan polisi terhadap oknum anggota Polri yang melakukan pemukulan kadernya.

"Tidak ada istilah melindungi setiap anggota kalau benar melakukan kesalahan, dan Polri mempunyai yang namanya Propam serta Irwaspada, jadi silahkan dibuat laporan resmi dan akan diproses," kata Kombes Pol M. Roem Ohoirat.

Saat menerima ketujuh perwakilan mahasiswa, pihak Polda Maluku juga memutar video aksi demo pada 13 Februari 2020 di kantor PT. Pelni.

Dalam gambar video tersebut terlihat aksi saling dorong dengan mahasiswa dan tiba-tiba muncul seorang kader yang berlari meloncati sebuah bangku dan melayangkan pukulan ke arah seorang polisi.

Perwakilan mahasiswa yang melihat pemutaran rekaman video tersebut menyatakan rekaman gambarnya tidak utuh, sebab yang awalnya dipukuli adalah kader mereka oleh oknum polisi dan videonya sudah beredar di youtube.

"Memang benar sudah ada pernyataan sikap dari PMII Kota Ambon untuk tidak melanjutkan persoalan ini, namun proses yang berlangsung di Polresta Ambon tidak melibatkan korban dari IAIN Ambon," ujar Sandi Maulana Mahu.

Mereka juga menuntut Polisi menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi karena selama ini tidak ada sama sekali, dan mereka juga menyatakan ada tindakan kepolisian yang berlebihan dalam mengamankan aksi demonstrasi.

Kabid Humas menambahkan, aksi unjuk rasa merupakan hak dari rekan-rekan mahasiswa dan sudah diatur mekanismenya dalam Undang-Undang, dan pernyataan sikap yang disampaikan ini akan diteruskan ke pimpinan guna ditindaklanjuti.

"Pada 2019 lebih dari 20 oknum anggota Polri di jajaran Polda Maluku juga yang terkena sanski pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) karena berbagai pelanggaran, jadi memang tidak ada yang dilindungi bila terindikasi melakukan pelanggaran," tegasnya.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!