Sekilas Info

KASUS PENCABULAN

Banyak Siswi Jadi Korban Pencabulan, KOHATI Ambon Pertanyakan Permendikbud Penanganan Kekerasan Seksual

satumalukuID - Menyikapi terjadinya beberapa kali aksi pencabulan terhadap siswi SMA di Maluku, Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (KOHATI) Cabang Ambon mempertanyakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2019.

"Kita perlu pertanyakaan regulasi yang telah diterbitkan tahun 2015 lalu. Sudah sejauh mana pengaplikasiannya oleh dinas pendidikan yang ada di provinsi atau kabupaten kota," ujar Ketua Umum KOHATI Cabang Ambon, Mega Lina, kepada wartawan di Ambon, Rabu (19/2020).

Mega menyebutkan, di awal tahun 2020 ini, publik dikagetkan dengan beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, terutama yang terjadi pada beberapa daerah di Maluku.

"Kejadian amoral ini sering kali menimpa anak sekolah, seperti yang terjadi pada salah satu sekolah di Kecamatan Salahutu Maluku Tengah, dan kemarin baru saja menimpa salah satu siswi di Kota Namlea Pulau Buru," ujarnya.

Mengutip data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Mega katakan, pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual untuk perempuan dan anak di lingkungan sekolah angkanya sangat memprihatinkan bisa mencapai 123 orang.

Bagi Mega, regulasi yang mengatur penanganan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan itu, perlu diterapkan oleh pihak sekolah.

"Sebab penting untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak, di lingkungan sekolah atau ruang lingkup pendidikan," imbuhnya.

Sebab peraturan tersebut, lanjut Mega, mengamanatkan tiap-tiap sekolah untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang terjadi dari guru, kepala sekolah, dan bahkan orang tua wali murid.

"Bahkan sekolah juga perlu membuat mekanisme pelaporan hingga pemulihan korban kekerasan dengan jelas," tandasnya.

KOHATI Cabang Ambon, disebut Mega, perlu mempertanyakan produk hukum Kemendiku, itu karena sangat penting untuk melindungi adik-adik perempuan, dari perbuatan-perbuatan tidak manusiawi yang akhir-akhir ini sering terjadi.

Dari regulasi yang ada, tambah Mega, pihak sekolah bisa membuat tim kemudian menyusun atau membuat semacam Standar Operasional Prosedur (SOP), apa yang harus dilakukan saat anak menerima kekerasan dari temannya atau pun gurunya.

Dia katakan, selain mengatur sanksi kepada pelaku, SOP hingga tim yang dibentuk juga perlu menyediakan fasilitas pemulihan bagi korban.

"Pemulihan itu penting agar memutuskan mata rantai kekerasan, sebab kebanyakan korban kurang begitu mendapatkan pemulihan yang baik," katanya.

Harapan pihaknya, kata Mega, semoga semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon bahkan di Maluku, bisa melek akan Permendikbud 84 itu, dan Kepala Dinas Pendidikan di daerah ini juga bisa sadar akan hal itu, kemudian bisa menjadi perhatian mereka.

"Sebab kondisi seperti ini tidak bisa kita diamkan begitu saja, karena sudah sangat memprihatinkan sekali kekerasan seksual yang sering menimpa adik-adik kita di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah," pungkasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!