Sekilas Info

PELAYANAN PUBLIK

Pemkab dan Pemkot di Maluku Terima Penilaian Ombudsman, Janji Perbaiki Pelayanan Publik

Dok: Ombudsman Maluku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Hasan Slamat menyerahkan secara langsung hasil penilaian kepatuhan tahun 2019 kepada Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun di Kantor Ombudsman Maluku, Selasa (11/2/2020).

satumalukuID – Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku berbesar hati menerima penilaian Ombudsman RI terhadap pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman. Mereka berjanji akan melakukan pembenahan internal agar nilai kepatuhan pelayanan publik bisa mengalami kenaikan di masa mendatang.

Penyerahan hasil penilaian publik dilakukan secara bertahap di Kantor Ombudsman Provinsi Maluku, pada 11 dan 12 Februari 2020 lalu.

Tercatat hadir yakni Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, Bupati Seram Bagian Barat M. Yasin Payapo, dan Wakil Walikota Tual Usaman Tamnge. Sedangkan untuk Kabupaten Aru diwakili oleh Staf Ahli Bupati Tabela dan Abdul Halik Leisubun.

Secara umum, para kepala daerah menerima hasil penilaian dan berharap Ombudsman Maluku akan mendampingi dalam pembenahan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan, Pemkab Maluku Tenggara tahun 2019 masih berada di zona kuning atau kategori tingkat kepatuhan sedang dengan nilai 69,78.

Sementara Pemkot Tual yang pertama kali menjadi objek penilaian Ombudsman pada tahun 2019, hasil penilaian kepatuhannya berada di zona merah atau kategori tingkat kepatuhan rendah dengan nilai 26,91. Hasil penilaian itu menjadikan Pemda Kota Tual berada di posisi dua terbawah pada tingkat kota yang menjadi objek penilaian Ombudsman.

Untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hasil penilaian Ombudsman pada 2019 menempatkan pemdaTanimbar berada di zona merah atau kategori tingkat kepatuhan rendah dengan nilai 23,10.

Sedangkan hasil penilaian kepatuhan tahun 2019 menempatkan Pemda Seram Bagian Barat masuk pada zona kuning atau kategori tingkat kepatuhan sedang dengan skor penilaian 56,07. Hal ini menunjukkan bahwa dari hasil penilaian kepatuhan 2019 Ombudsman Republik Indonesia adanya peningkatan oleh Pemda Seram Bagian Barat dari sebelumnya masuk pada zona merah atau tingkat kepatuhan rendah.

Sementara itu Pemda Kepulauan Aru merupakan pemda pertama di tahun 2019 yang menjadi objek penilaian Ombudsman Republik Indonesia, hasilnya zona merah atau tingkat kepatuhan rendah dengan skor 11,48 dan berada di posisi dua terendah tingkat kabupaten yang dinilai Ombudsman Republik Indonesia.

Terhadap permintaan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku yang meminta pendampingan, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Hasan Slamat menyatakan pihaknya bersedia melakukan hal itu.

“Kami merasa senang hati jika Pemda memiliki keinginan untuk kami dampingi dalam rangka perbaikan standar pelayanan. Dengan adanya itikad itu, kami menilai bahwa Pemda benar-benar serius untuk memperbaiki pelayanan, kami sangat berterima kasih akan hal itu,” ungkap Hasan.

Penulis: m-5
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!