Sekilas Info

KEMANUSIAAN

Ambon Jadi Kota Pertama Bagi Komite Palang Merah Internasional Memperkenalkan 10 Nilai Kemanusiaan

Ist Sekjen PMI Sudirman Said bersama Ketua PMI Provinsi Maluku John Ruhulessin saat diwawancarai wartawan di sela-sela Seminar 10 Nilai Kemanusiaan di Kampus Unpatti Ambon, Senin (17/2/2020).

satumalukuID - Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross - ICRC) menggelar seminar mengenai 10 nilai kemanusiaan yang dirangkum dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) di Universitas Pattimura Ambon, Senin (17/2/2020).

Seminar tersebut merupakan bagian dari program "Nilai-Nilai Kemanusiaan" yang diinisiasi ICRC dan Palang Merah Indonesia (PMI), guna memperkenalkan dan menemukan aturan-aturan dasar mengenai perlindungan dan pemajuan martabat manusia berdasarkan konteks Indonesia.

Ambon menjadi kota pertama yang dikunjungi untuk memperkenalkan 10 nilai kemanusiaan yang disusun oleh ICRC berdasarkan HHI, atau yang lebih dikenal dengan hukum konflik bersenjata.

Sejumlah petinggi ICRC dan PMI yakni Alexandre Faite (Kepala Delegasi ICRC Indonesia dan Timor Leste), Ahmed Aldawoody (Penasehat Hukum ICRC Jenewa), Freddy Nggadas (Menajer Program Kerjasama ICRC Indonesia), Sudirman Said (Sekjen PMI Pusat) dan John Ruhulessin (Ketua PMI Provinsi Maluku) hadir dalam kegiatan itu.

Sekjen PMI Pusat Sudirman Said mengatakan ada 10 nilai kemanusiaan yang dirangkum dari hukum humaniter internasional guna dikembangkan sebagai modul pengajaran, bisa menjadi perekat antarkelompok masyarakat Indonesia yang majemuk.

"Ini sesuatu yang kalau kita dorong bersama maka akan memperkuat kekompakan sosial, dan itu diperlukan karena masyarakat kita majemuk, suku, adat-budaya dan agamanya bermacam-macam," kata Sekjen PMI Sudirman Said di Ambon, Senin (17/2/2020).

Ke-10 nilai kemanusiaan dirangkum oleh ICRC dari hukum humaniter internasional, untuk dikembangkan dalam modul pengajaran di Indonesia dengan berfokus pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut yakni, integritas fisik dan psikologis harus dihormati, martabat seksual harus terjamin, anak-anak harus dilindungi, yang terluka dan sakit harus dirawat dan dilindungi, fasilitas perawatan kesehatan dan personelnya harus dijaga.

Bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan harus difasilitasi, akses pendidikan harus difasilitasi, fasilitas pendidikan harus dihormati, properti individu dan milik bersama, termasuk tempat ibadah juga harus dihormati.

Selain itu, orang-orang yang kehilangan kebebasan harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat, dan jasad manusia harus ditangani dengan cara yang bermartabat.

"Nilai-nilai ini dapat menjadi perekat bagimana kelompok masyarakat menjaga kekompakan, jadi bila terjadi sesuatu bisa dengan cepat mencari solusi, itu yang kita harapkan," ucap Sudirman.

Proyek bernama "Nilai-Nilai Kemanusiaan" baru diinisiasi oleh ICRC dan PMI itu, guna menindaklanjuti ide untuk menyebarluaskan humanitarianisme di luar "lingkaran teknis dan para ahli" oleh Ketua PMI Pusat yang juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sudirman mengatakan berbasiskan hukum humaniter internasional, 10 nilai kemanusiaan akan digabungkan dengan kearifan lokal Indonesia tidak hanya bisa dijadikan referensi pendidikan tentang kemanusiaan di tanah air, tapi juga masyarakat internasional.

"Ini akan diteruskan ke daerah-daerah lain, tujuannya untuk menjaring kearifan lokal. Banyak sekali nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita jadikan referensi tidak hanya masyarakat lokal tapi juga internasional," ujar Sudirman.

Sementara itu, Kepala Delegasi ICRC Indonesia dan Timor Leste Alexandre Faite mengatakan selama lebih dari 30 tahun, ICRC Delegasi Jakarta telah bekerja di Indonesia dan Timor Leste untuk mempromosikan, mengimplementasi dan berbagi pengetahuan mengenai HHI, antara lain dengan angkatan bersenjata dan pasukan keamanan, sekolah dan fakultas hukum, serta lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Ia memisalkan, lebih dari 20 tahun yang lalu, ICRC memulai program integrasi HHI dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang kemudian dibuktikan dalam penandatangan perjanjian pada Juni 1999.

"ICRC Delegasi Jakarta bersama dengan PMI, saat ini sedang mengembangkan sebuah modul pengajaran berbahasa Indonesia yang berfokus pada aturan dasar nilai-nilai kemanusiaan, yang dipersiapkan untuk audiens baru yang lebih luas," katanya.

Pengembangan modul tersebut, kata dia, adalah untuk menindaklanjuti ide yang baru-baru ini diutarakan oleh Ketua PMI Pusat yang juga mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, yakni menyebarluaskan humanitarianisme di luar "lingkaran teknis dan para ahli".

Dikatakannya, program Nilai-Nilai Kemanusiaan telah dipaparkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri, dan mendapatkan dukungan penuh, termasuk juga aparat keamanan.

Selama beberapa bulan mendatang, ICRC juga akan berinteraksi dengan berbagai departemen lain, salah satunya Kementerian Pendidikan, guna menilai sampai sejauh mana Pemerintah Indonesia bersedia untuk mengambil peran yang lebih proaktif atau bahkan melembagakan proyek tersebut sampai batas tertentu.

"Saat ini proyek ini disebarluaskan di luar kurikulum resmi. Sebuah pengakuan resmi dalam kurikulum akan menambah suatu dimensi penting. Jika berhasil, versi lndonesia dari program ini bahkan bisa berfungsi sebagai contoh di wilayah yang lebih luas," kata Alexandre.

Seminar Nilai-Nilai Kemanusiaan yang juga dilanjutkan dengan rapat kerja internal ICRC tersebut, dihadiri oleh aktivis sosial dan kemanusiaan, mahasiswa dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ambon, serta para tokoh masyarakat, adat dan agama.

Penulis: Shariva Alaidrus
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!