Sekilas Info

OPINI

Ambon Kota Musik Unesco, What Next?

Mendapatkan pengakuan kota kreatif dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (Unesco) bukan perkara mudah. Setidaknya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, sudah mengalaminya.

Kota asal Presiden Joko Widodo itu, dua kali mengajukan proposal kota kreatif ke Unesco, dan dua kali juga ditolak. Pertama tahun 2017 saat mengajukan diri sebagai kota desain. Kedua, tahun 2019 dengan mengubah narasi sebagai city of craft and folk art atau kota kerajinan dan kesenian rakyat.

Akibat dua kali ditolak, Solo kena banned. Setidaknya, sampai tahun 2021, tak boleh lagi mengajukan proposal ke Unesco.

Kecewa? Sudah pasti. Keinginan masuk jaringan kota kreatif Unesco sudah diinsiasi sejak 2014 lalu.

Cerita Walikota Bau Bau AS Tamrin lain lagi. Saat menjadi pembicara di ajang Diskusi Anugerah Kebudayaan PWI di Banjarmasin, 7 Februari lalu, dengan bangga dia mempromosikan upaya memperjuangkan Benteng Keraton Buton mendapat pengakuan Unesco sebagai warisan budaya dunia. Tapi ya itu tadi. Masih sebatas upaya dan harapan.

Mendapat pengakuan Unesco memang sebuah prestise. Levelnya mendunia karena masuk dalam jaringan kota kreatif Unesco. Tak heran kalau banyak kota yang mengincarnya.

Saat ini hanya 246 kota di dunia yang telah sah dan diakui Unesco sebagai kota kreatif dunia. Dan, (ini yang bikin bangga), salah satunya, adalah Kota Ambon yang diakui sebagai Kota Kreatif Berbasis Musik tahun 2019 lalu.

Di Indonesia, hanya Ambon, Bandung dan Pekalongan yang baru diakui Unesco sebagai Kota Kreatif.  Bandung sebagai Kota Kreatif Dunia berbasis Desain (2015) dan Pekalongan sebagai Kota Kreatif berbasis bidang kerajinan dan seni budaya (2014).

Tak berlebihan, saat tampil sebagai pembicara Diskusi Anugerah Kebudayaan PWI, 7 Februari 2020 di Banjarmasin, Walikota Ambon Richard Louhenapessy begitu percaya diri. Di saat Walikota dan Bupati penerima Anugerah Kebudayaan lain masih memimpikan pengakuan Unesco, dia bersama warga Kota Ambon sudah merengkuhnya.

Bangga atas sebuah pencapaian luar biasa, itu manusiawi. Masalahnya, hidup terus berjalan. Pengakuan Unesco tak boleh stuck. Implementasi dari pengakuan Unesco harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Memang, tanggungjawab mewujudkan Ambon Kota Musik Unesco yang mensejahterakan masyarakat, bukan menjadi beban pemerintah kota semata. Semua stakeholder, termasuk warga masyarakat, punya tanggungjawab bersama.

Pemerintah kota, idealnya mulai fokus menyiapkan infrastruktur kota musik yang berorientasi industri. Sedangkan warga kota, mesti cepat membaca peluang ekonomis dibalik penetapan Ambon sebagai kota musik. Kreasi bisa dilakukan dari hal-hal kecil.

Anak-anak milenial di Nusa Tenggara Timur sudah memberi bukti. Kemampuan vokal dan musikalitas Bertrand Peto, Near, Dian Sorowea, dan pencipta lagu Faisal Resi sudah mendapat pengakuan para pecinta musik Indonesia.

Para milenial NTT itu tidak menunggu pengakuan Unesco untuk menciptakan prestasi dan menaikkan derajat kesejahteraan, Mereka kreatif, mengasah soft skill musikalitas dan memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan karya.

Kita menaruh hormat yang besar atas konsistensi Walikota Ambon dan jajarannya mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Musik Unesco. Pengakuan Unesco menjadi branding kota Ambon terasa sangat mahal karena banyak kota lain belum juga bisa menemukan branding yang tepat untuk dirinya sendiri.

Bisa dibilang, Ambon Kota Musik Unesco adalah fundamen peradaban masa depan.

Membangun peradaban, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Bukan pula sekedar abrakadabra. Semua butuh proses, butuh waktu, butuh pengorbanan dan konsistensi.

Mungkin saat ini atau beberapa tahun ke depan, masih segelintir warga yang akan mendapatkan manfaat dari keberadaan Ambon Kota Musik Unesco. Tetapi, tidak menutup kemungkinan akan banyak orang Ambon di masa depan justru menikmati manfaat dari branding Ambon Kota Musik.

Bukan tidak mungkin juga, suatu saat Ambon menjadi sentra industri musik dunia, seperti Nashvile di Amerika Serikat. Semua memang harus diawali dari mimpi.

Sekarang ini, sudah saatnya Walikota dan jajarannya intensif melakukan komunikasi dengan warga Kota tentang bagaimana mewujudkan Ambon Kota Musik yang memberikan nilai manfaat kepada warganya.

Buatlah seminar dan diskusi rutin yang melibatkan orang-orang cerdas dan peduli dengan masa depan kota musik. Berkolaborasilah dengan semua pihak, termasuk dengan  kampus-kampus yang ada di Kota Ambon.

Ciptakan road map masa depan Ambon sebagai Kota Musik secara tekstual supaya makin banyak orang tahu dan faham mau dibawa ke arah mana pembangunan kota musik ini. Road map tekstual, juga memungkinkan semua pihak melakukan evaluasi.

Ambon Music Office (AMO), lembaga yang dibentuk untuk memperjuangkan pengakuan Unesco harus ditingkatkan lagi kapabilitasnya. Legitimasi AMO harus diperkuat menjadi lembaga atau badan otoritas khusus yang tugasnya mengurusi Ambon sebagai Kota Musik.

AMO idealnya tidak menjadi subordinat Dinas Pariwisata. Posisi ini tak bisa memberikan keleluasan untuk berkreasi, apalagi membiayai operasional dan program. Buatlah Perda untuk AMO dan pertanggungjawabannya tidak hanya untuk eksekutif semata tapi juga legislatif.

Sistem demokrasi membatasi masa jabatan walikota. Bisa jadi semangat yang membara di masa kepemimpinan Richard Louhenapessy, luntur seketika saat tongkat kepemimpinan berpindah tangan.

KIta bisa merujuk pada apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, secara pararel, pemerintahan Joko Widodo membangun ibukota baru di Kalimantan dan juga menyiapkan regulasi tentang ibukota baru. Maksudnya supaya nanti ada konituinuitas, siapapun presiden di masa depan.

Kita semua tentu tidak ingin Ambon set back, bingung menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai. Karena itu, mari bakukele menyongsong masa depan yang lebih baik. Terutama, mewujudkan mimpi Ambon sebagai Kota Musik yang benar-benar mensejahterakan warganya. (*)

Penulis: NEVY HETHARIA, Diaspora Ambon, Jakarta

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!