Sekilas Info

KETENAGAKERJAAN

Banyak Pelaku Usaha Ritel di Kota Ambon Bayar Pekerja di Bawah Standar Upah Minimum

Foto: Antara/John Soplanit Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Kota Ambon dengan pemkot dan pengusaha tentang pembelakuan UMK .

satumalukuID - Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Godlief Soplanit mengatakan, dari hasl evalusasi sepanjang Tahun 2019, para pelaku usaha ritel di kota Ambon belum menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) bagi pekerja. Mereka membayar upah pekerja di bawah standar upah minimum.

"Pelaku usaha ritel seperti penjualan baju dan usaha makanan dan minuman seperti kedai kopi dan makanan belum menerapkan UMK sesuai ketentuan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ambon, Godlief Soplanit, Rabu (12/1/2020).

Ia mengatakan, pelaku usaha skala menengah ke bawah belum menerapkan UMK, karena mengalami pasang surut usaha.

"Para pelaku usaha dilema dalam penerapan UMK terutama usaha seperti rumah kopi, toko dan lainnya karena mengalami persaingan dengan hadirnya pasar modern, " katanya.

Pelaku usaha bukan hanya belum menerapkan UMK, tetapi juga belum mendaftrakan pekerjanya pada BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan.

"Masih banyak perusahaan yang belum memenuhi hak-hak tenaga kerja, karena itu kita akan tindaklanjuti dengan evaluasi, " ujarnya.

Pihaknya, kata Godlief, terkendala tidak memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi tapi kita pakai standar evaluasi dalam lingkungan internal.

Pengawasan dan pembinaan pelaku usaha saat ini tidak lagi menjadi tugas kabupaten/kota, tetapi Disnaker provinsi.

"Kita telah berkoordinasi dengan Disnaker provinsi Maluku, untuk menyampaikan kendala dan diharapkan dapat ditangani dengan arif, sehingga pekerja tidak dirugikan," katanya.

Ia menambahkan, jika ada perusahaan mikro yang belum mampu memberikan upah sesuai UMK, diminta untuk menyurati Disnaker Kota Ambon sehingga dikeluarkan rekomendasi bahwa perusahaan tersebut membayar upah tenaga kerja sesuai pendapatan perusahaan.

Selain itu usaha mikro yang tidak mampu dan merasa keberatan atas upah yang ditetapkan, dapat mengajukan keberatan ke dinas maupun Dewan Pengupahan Kota (DPK).

Penerapan upah tenaga kerja di Kota Ambon dan Maluku memang masih menjadi masalah. Bahkan, sejumlah pekerja di bidang jasa dan penjualan di Kota Ambon mengeluh karena mereka tidak diberi gaji pokok, hanya uang transport per minggu senilai Rp150 ribu.

Janjinya, kalau mencapai target baru mereka diberikan insentif. Jika tidak, maka hanya uang transport saja yang mereka peroleh.

Baca Juga

error: Content is protected !!