Sekilas Info

OPINI

Pulau Buru Menuju Kebebasan Stigmatisasi Sosio-Geografis

SEMUA orang di Indonesia punya tempat asal. Makanya Indonesia itu jamak, suku dan sub suku banyak. Itu given.

Tagal itu, setiap suku dan sub suku mendiami pulau-pulaunya. Itu juga given. Karena itu setiap suku/sub suku memiliki keragaman kultur dan sosial, dan itu lapisan identitasnya. Ini perlu dikembangkan.

Pulau Buru, di Provinsi Maluku dihuni oleh orang-orang Fuka Bipolo, atau orang Buru, yang memiliki tatanan adat serta seluruh sistem berbudayanya. Dalam perkembangan, Pulau Buru telah menjadi pulau yang masyarakatnya heterogen. Ada etnis Sula, Sanana, Taliabu, bahkan Jawa, Buton dan lain. Mereka ke sana dan tinggal di sana oleh beberapa alasan mendasar:

Pertama, migrasi sejak zaman leluhur, juga dalam kaitan dengan pergeseran penduduk akibat politik kolonialisme Belanda. Misalnya beberapa kelompok dari Kekaisaran Ternate dan Tidore. Pembauran dengan orang setempat berjalan baik dan mereka menjadi bagian dari masyarakat Buru.

Kedua, transmigrasi orang-orang Jawa yang sekaligus membawa perubahan drastis sistem perekonomian dengan memperkenalkan klutur persawahan. Buru lalu menjadi salah satu lumbung padi Indonesia. Walau untuk hal ini, hotong mengalami marginalisasi produk pangan.

Ketiga, eks-Tapol yang kini mengorek sense kemanusiaan untuk melihat nasib para penyintas, yakni anak-anak eksTapol.

Buru kini sudah berbenah dan menjadi Pulau yang terus bergerak maju. Dua Kabupaten yang akhirnya "merdeka" itu menunjukkan geliat pembangunan dengan mengedepankan sense perdamaian sebagai ranah cita-cita menjadi Buru.

Maka, Buru berusaha melepaskan diri dari stigma daerah isolasi. Ini pun bentuk ketidakberpihakan pembangunan sebab sejak 1970an, hutan-hutan di pulau ini dilabrak traktor logging yang hanya meninggalkan kerusakan hutan tropis terbesar di Maluku ini. Buru kini sudah menjadi pulau yang mudah dijangkau.

Buru sudah berusaha membebaskan diri dari stigma pedalaman dan pelosok. Sebab itu anda sudah bisa berkendaraan ke pegunungan sampai ke danau Rana yang mempesona itu.

Buru sudah berusaha membebaskan diri dari kemiskinan, sebab itu IPM Buru Utara 2019 sudah mencapai 68,25 dan Buru Selatan 63,62, dalam skala sedang, sama dengan Maluku yang mencapai 68,87.

Buru bukanlah tempat di mana konflik sosial tidak bisa diurai, sebab kai-wait menjadi nilai sakral yang mengutuhkan kehidupan sosial antar-masyarakat.

Maka, jangan Buru diberi beban baru yang tidak perlu dengan bermaksud memukimkan mereka yang sudah memilih tidak menjadi Indonesia karena memilih menjadi warga negara ISIS. Menjadi warga negara adalah pilihan dan mereka yang sudah menyangkali keindonesiaan dengan menjadi ISIS telah memilih kewargaannya, jadi biarkan mereka tinggal di teritori negara mereka itu, jangan dibawa ke Indonesia apalagi dikirim ke pulau Buru untuk dimukimkan.

Bila demikian, apakah Buru harus kembali menjadi kurban dosa negara? Kami siap berkorban bagi negara tetapi tidak untuk dijadikan kurban.

Mari bebaskan Buru dari stigma "pulau pengasingan". Pemerintah sebenarnya harus jujur, bahwa mereka yang sudah menjadi warga ISIS itu sudah bukan Indonesia lagi. Jadi tidak ada eks-ISIS karena ISIS masih menjadi sebuah negara dengan kekuatan militernya tersendiri, persetan dengan syarat berdirinya suatu negara.

Indonesia tidak ada ISIS. Begitu kata Pemerintah. Saya tidak mau mendebatkan itu dari sisi fakta yang lain. Maka Indonesia tetap Indonesia. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Jadi siapa ingkari bangsanya, biarlah dia hidup di bangsa baru yang dipilihnya. Kalau mereka mau datang ke Indonesia, urus Visa Wisata, sebab itu ketentuan internasional.

Intinya, Buru itu Maluku yang sudah berdandan menjadi laboratorium perdamaian antarumat beragama. Jangan dirusakkan oleh potensi gangguan sekecil apa pun lagi .

Penulis: Elifas Maspaitella, pengamat sosial

Penulis: Elifas Maspaitella
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!