Sekilas Info

PROPOSAL PEMPROV MALUKU

Kepala Staf Presiden Mengakui Proposal Maluku Diakomodir Pemerintah Pusat dalam RPJMN

Foto: Humas Pemprov Maluku Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (purn) Muldoko (kiri) dan Gubernur Maluku Murad Ismail (kanan).

satumalukuID - Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui, sebagian besar program usulan Pemerintah Provinsi Maluku telah diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Moeldoko saat menerima Gubernur Maluku Murad Ismail dan rombongan di ruang kerjanya, di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Ikut bersama Gubernur Murad dalam pertemuan tersebut yakni Ketua DPRD
Provinsi Maluku Lucky Wattimury dan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Moeldoko sendiri didampingi Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I Kepala Staf Presiden, Febri Calvin Tetelepta.

Kepada Gubernur Murad dan rombongan, Moeldoko menuturkan, untuk program yang belum terakomodir dalam RPJMN, akan diupayakan dengan kebijakan lain, sesuai aturan yang ada.

Bila perlu, kata Moeldoko, akan didorong program yang teragendakan di tahun 2021, 2022 hingga 2024.

Kedatangan Gubernur Murad ke Kantor Staf Presiden RI itu, dalam rangka memantapkan realisasi proposal percepatan pembangunan Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko menjelaskan, berbagai program pembangunan infrastruktur yang terakomodir dalam RPJMN 2020-2024, seperti pembangunan moda transportasi Trans Maluku yang mengintegrasikan transportasi darat, laut dan udara.

Dalam rangka membuka keterisolasian di Maluku, sejumlah infrastruktur seperti jalan Lintas Seram, jalan di Kepulauan Babar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Lemola, Buru, dan pulau lainnya di Maluku, kini telah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

"Pembangunan dan pengembangan beberapa bandara udara, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, semuanya akan disesuaikan dengan RTRW dan kesiapan lahan, serta kesediaan partisipasi masyarakat," terang mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini.

Dia berharap, pertemuan ini adalah langkah awal dan Maluku dapat menindaklanjutinya dengan pertemuan teknis melalui OPD dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mendiskusikan kebutuhan infrastruktur daerah Maluku dari tahun 2020 hingga 2024.

Sementata itu, Gubernur Murad, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan respon positif dari pemerintah pusat, terkhususnya Presiden RI Joko Widodo.

"Atas nama pribadi dan masyarakat Maluku saya mengucapkan terima kasih, semoga realisasi dari program percepatan pembangunan Maluku ini akan membuat kami bisa mengejar segala ketertinggalan," harapnya.

Murad mengakui, tanpa perhatian dan dukungan pemerintah pusat, maka Maluku akan terjebak dalam kemiskinan strukrural. Saat ini, kata dia, Maluku dinilai sebagai daerah tertinggal karena menjadi provinsi termiskin nomor empat dan daerah dengan pengangguran tertinggi di Indonesia.

"Luas wilayah Maluku yang lebih luas wilayah lautnya dari daratan, juga menjadi penyebab APBD Maluku sangat kecil untuk menunjang pembangunan di daerah ini," ungkap Murad.

Pada kesempatan yang sama, Febri Calvin Tetelepta, saat mendampingi Moeldoko menilai, pertemuan Gubernur Maluku dengan Ketua KSP ini sebagai pembukaan jalan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD.

"Persoalan tanah dan masalah-masalah yang menjadi tugas pemerintah daerah harus diselesaikan, sehingga kehadiran pembangunan infrastruktur nantinya tidak akan ada masalah," ujar Febri.

Dia juga menyinggung soal Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), akan didorong realisasinya. "Kedepan LIN akan kita dorong menjadi Perpres Khusus," janjinya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!