Sekilas Info

PEMERINTAHAN

Presiden Setuju 80% Usul Percepatan Pembangunan Maluku, Murad: Saya Diundang Makan Siang Pak Moeldoko

Jimmy Ayal Gubernur Maluku Murad Ismail membuka rakor bersama bupati/wali kota se-Maluku, di Ambon, Selasa (10/9/2019).

satumalukuID - Presiden, Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi pengusulan Gubernur Maluku, Murad Ismail terkait program percepatan pembangunan daerah ini periode 2019 hingga 2024.

"Saya diberitahu sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju bahwa Kepala Negara mengapresiasi pengusulan percepatan pembangunan Maluku yang anggarannya mencapai Rp20 triliun dengan menginstruksikan sejumlah teknis agar merealisasikannya," kata Gubernur Malulu, Murad Ismail di Ambon, Selasa (4/1/2020).

Presiden mengapresiasi program percepatan tersebut, lanjutnya dengan menyetujui sekitar 80 persen dari pengusulan yang diajukan saat musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) di Jakarta pada 16 Desember 2019.

"Jadi presiden mengarahkan agar pengusulan percepatan pembangunan Maluku itu direalisasikan mulai tahun anggaran 2020," ujar gubernur.

Bahkan, presiden telah mengarahkan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024, Moeldoko untuk membicarakan secara rinci pengusulan tersebut di Jakarta pada 5 Februari 2020.

"Saya diundang untuk makan siang dengan Moeldoko untuk membicarakan realisasi pengusulan tersebut melalui makan siang bersama di Jakarta besok (Rabu)," sebut gubernur.

Karena itu, Gubernur Murad yang dilantik bersama Wagub, Barbanas Orno di Jakarta pada 24 April 2019 menyertakan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury dan sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk pertemuan dengan Moeldoko.

"Saya berkeinginan untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi tingkat pengangguran dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA) untuk peningkatan kesejahteraan 1,8 juta rakyat Maluku," jelasnya.

Disinggung pengusulan percepatan pembangunan Maluku, dia menambahkan antara lain pembangunan dermaga, jembatan maupun bandara, baik di Kota Ambon maupun Kota tual dan sembilan kabupaten lainnya.

Pembangunan maupun perpanjangan dermaga di Banda, kabupaten Maluku Tengah, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Sedangkan, perpanjangan landasan bandara di Namlea, ibu kota kabupaten Buru guna mengantisipasi cuaca ekstrem di bandara internasional Pattimura, Ambon sehingga pesawat tidak harus kembali ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Begitu pula, bandara di Saumlaki, ibu kota KKT maupun Tiakur, kabupaten MBD yang secara geografis merupakan daerah terdekat dengan lokasi pengeboran Blok Migas Abadi Masela.

Apalagi, kedua kabupaten di wilayah Selatan Maluku ini berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun Australia.

"Jadi para bupati maupun wali kota yang wilayahnya menjadi lokasi pengembangan fasilitas perhubungan diarahkan agar sesegera mungkin menyiapkan lahan sehingga tidak menghambat realisasi pembangunannya," lanjut gubernur.

Dia menambahkan, program percepatan pembangunan sektor perhubungan Maluku ini diarahkan masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2020.

Penulis: Alex Sariwating
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!