Sekilas Info

ANTI KORUPSI

Tanggapi Demo Massa di KPK, Bupati Tanimbar Tegaskan Dirinya Mendukung Pemberantasan Korupsi

Demo aktraktif oleh sekelompok masyarakat yang menamai dirinya Masyarakat Anti Korupsi asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dilaksanakan di depan gedung Merah Putih (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Januari 2020.

satumalukuID - Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menegaskan dirinya bersama para penyelenggara pemerintahan di daerah berjuluk Duan - Lolat itu tetap berkomitmen untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hal ini ditegaskan Petrus di Saumlaki, Jumat (31/1/2019), menyusul adanya aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa warga masyarakat Kepulauan Tanimbar di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta beberapa hari lalu.

Sebelumnya, demo aktraktif dengan membawa gerobak nasi goreng dilakukan sekelompok masyarakat yang menamai dirinya Masyarakat Anti Korupsi asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di depan gedung Merah Putih (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2020).

Salah satu orator demo, Fensensius Tolayuk mengatakan, KPK harus segera memanggil dan memeriksa Bupati KKT Petrus Fatlolon atas laporan dugaan korupsi yang telah dilaporkan masyarakat Tanimbar beberapa waktu lalu.

“Kami hadir di sini untuk mendesak KPK agar segera memanggil bupati Petrus Fatlolon atas laporan masyarakat beberapa waktu lalu. Bukti-bukti sudah disertakan semuanya, tunggu apa lagi. KPK bukan sebagai tukang nasi goreng yang bisanya hanya menggoreng kasus. Segera periksa bupati Tanimbar itu,” teriak Vensen dalam orasinya.

Dia juga mengatakan KPK jangan hanya fokus terhadap masalah korupsi di bagian Barat Indonesia tetapi juga Bupati Tanimbar.

“Pak Firli, tolong fokus terhadap masalah korupsi Bupati Tanimbar, jangan hanya fokus dengan masalah korupsi di jawa dan sekitarnya. Petrus Fatlolon harus dipanggil sesegera mungkin. Kami berikan waktu 3 x 24 jam, kalau belum ada surat panggilan juga maka kami akan kembali dengan jumlah massa yang banyak,” seru Fensen.

Menurut Bupati, komitmen itu sudah dilakukan pascadilantik sebagai kepala daerah tahun 2017. Saat itu, dirinya selaku bupati membuat pakta integritas dengan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk keluarganya, dalam rangka pencegahan korupsi dan mencegah segala kebijakan yang mengarah kepada pelanggaran aturan.

Implementasi dari pakta integritas tersebut telah terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama ini, dimana berbagai kebijakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Soal apakah sudah maksimal atau belum, saya kira kewenangan untuk melakukan penilaian tersebut adalah lembaga seperti BPK atau BPKP sesuai kewenangannya," katanya.

Bupati menjelaskan bahwa pada tahun 2018 ada segelintir orang yang melaporkan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku. Atas dugaan tersebut, pemerintah daerah melalui Sekda telah menyurati pihak Kajati Maluku untuk meminta penjelasan dan telah ada surat balasan dari Kajati dengan informasi terkait status laporan tersebut.

Berdasarkan keterangan pihak Kajati, laporan tersebut dinyatakan telah selesai dan dugaan pelanggaran korupsi yang dialamatkan baginya tidak diproses lanjut. Tentang hal ini, bupati mengimbau kepada para pelapor untuk meminta penjelasan dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku.

Jika ada masyarakat yang menemukan ada penyelenggara pemerintahan yang melakukan pelanggaran maka masyarakat berhak melaporkan kepada pihak berwenang.

"Saya pastikan semua kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Terkait tuntutan kelompok yang berdemonstrasi di depan gedung KPK Jakarta, bupati menilai aksi para demonstran tersebut merupakan hal yang wajar karena dijamin oleh undang-undang.

"Atas nama pemerintah daerah, saya merespon baik serta mendukung langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah ini yang dilakukan oleh dua atau tiga orang dari Tanimbar ke Jakarta dan melibatkan beberapa orang yang bukan orang asli Tanimbar untuk berdemonstrasi di depan gedung KPK," kata bupati.

Setiap orang, kata Petrus, mempunyai hak untuk menyampaikan pikiran, pendapat, kritik bahkan laporan ke pihak berwajib.

"Yang tidak boleh adalah jika pikiran, pendapat, kritik dan atau laporan yang disertai dengan fitnah atau pencemaran nama baik. Saya imbau untuk dihindari. Jangan sampaikan sesuatu tuduhan yang diajukan itu tidak punya bukti," ujarnya.

Dia memastikan demonstrasi yang dilakukan tersebut ditunggangi oleh tiga kepentingan yaitu ada titipan sponsor, ada bentuk ketidakpuasan dari kalangan tertentu, dan yang ketiga adalah ada kepentingan politik jelang pilkada di Tanimbar beberapa tahun mendatang.

Untuk itu, masyarakat diimbau agar tidak terpancing dengan informasi yang sengaja diembuskan oleh sekelompok orang, bahwa seolah-olah penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dikelilingi oleh berbagai kasus korupsi.

Baca Juga

error: Content is protected !!