Sekilas Info

ELPIJI 3 KG

Legislator Asal Maluku: Alhamdulillah, Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 KG Batal

istimewa Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saadiah Uluputty, saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Riset Dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

satumalukuID - Komisi VII DPR RI memutuskan agar pemerintah, lewat kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mengalihkan subsidi elpiji 3 kg, yang telah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah dalam APBN Tahun 2020.

Anggota Komisi VII, Saadiah Uluputty menjelaskan, kesepakatan Komisi VII diambil setelah dilakukan rapat bersama antara Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan Komisi VII, pada Senin (27/1/ 2020).

"Dengan keputusan ini, maka rencana pemerintah dengan membuat opsi mengalihkan subsidi elpiji 3 kg, yang berdampak terhadap kenaikan harga elpiji 3 kg akhirnya batal. Alhamdulillah", ujar Saadiah Uluputty di kompleks DPR RI  Senayan Jakarta, Selasa malam (28/1/2020).

Kepada satumalukuID, dia katakan, kabar soal rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kg oleh pemerintah cukup kontroversial. Sejumlah pihak menyampaikan keberatan atas opsi yang ditawarkan pemerintah, untuk memberlakukan pengalihan subsidi elpiji 3 kg  pada semester ke-2 tahun 2020.

Reaksi penolakan keras juga ditunjukan oleh sejumlah anggota Komisi VII saat rapat kemarin. Saadiah Uluputty, Anggota Komisi VII Dapil Provinsi Maluku ini tak dapat menyembunyikan kegelisahannya.

Dia menilai, pemerintah secara sepihak membuat skema rencana pencabutan subsidi elpr 3 kg. Saadiah meminta pemerintah tidak semena-mana dan membuat kebijakan sepihak dengan opsi cabut subsidi LPG 3 kg. Karena skema subsidi ditetapkan bersama DPR dan Pemerintah.

"Pemerintah dan DPR telah menetapkan secara bersama, besaran subsidi gas sebesar Rp 50,6 triliun dalam APBN 2020. Penetapan ini tentu saja didasari atas asumsi makro maupun mikro dan sejumlah daya dukung valid terutama yang berkaitan dengan data penerima manfaat subsidi elpiji 3 kg", sebut Saadiah.

Dia lantas menyoroti sistem pemutakhiran data penerima subsidi yang bermasalah sejak awal. Dalam kurun waktu 2019,  tambah Saadiah, pos anggaran dengan realisasi terendah adalah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang baru mencapai angka 62%.

"Padahal validitas data adalah masalah serius yang harus segera diselesaikan sebagai prasyarat untuk penetapan bantuan subsidi yang tepat sasaran", sebutnya.

Maka menurutnya, pemerintah tidak peka jika memaksakan rencana untuk mencabut subsidi LPG 3 kg dan menaikan harganya. "Ini kebangetan, mencabut subsidi secara sepihak tapi amburadul dari sisi pemutakhiran kelompok sasaran penerima manfaat", cecar Saadiah.

Tapi dia bersyukur karena rapat Komisi VII  bersama menteri ESDM memutuskan dengan meminta Menteri ESDM RI menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa tidak ada pengalihan subsisi elpiji 3 kg.

"Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan kepada masyarakat  bahwa tidak akan ada pengalihan yang mengakibatkan kenaikan harga LPG 3 kg," ujar Saadiah, mengutip salah satu point yang diputuskan terkait rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kg antara Komisi VII dan Menteri ESDM RI.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!