Sekilas Info

OPINI

Lobi-lobi Pejabat Maluku soal RUU Daerah Kepulauan di Jakarta, Menjaga Kewarasan atau Menjadi Halu?

Foto: Humas Pemprov Maluku Gubernur Maluku, Ketua DPRD Maluku dan rombongan serta anggota DPR RI asal Maluku saat bertemu Menteri Hukum dan HAM membahas RUU Daerah Kepulauan, Jumat (24/1/2020).

satumalukuID - Belakangan ini, entah disengaja atau tidak, kalangan eksekutif dan legislatif di Provinsi Maluku heboh bicara RUU Daerah Kepulauan.

Media-media memberitakan bagaimana fenomenalnya, Gubernur Maluku bersama Ketua DPRD Maluku dan rombongan bertemu Menteri Hukum dan HAM.  Mereka menyebutnya sebagai kolaborasi yang hebat antara Gubernur Maluku bersama delapan anggota DPR maupun DPD RI  asal Maluku, serta pressure group dari 43 anggota DPRD Provinsi Maluku.

Belum lagi dengan bangganya sejumlah anggota DPRD Maluku memposting di media sosial kunjungan mereka di gedung DPR RI Senayan yang bahasannya juga tentang RUU Daerah Kepulauan.

Kesannya, kalau UU ini disahkan, semua masalah yang dialami masyarakat Maluku  akan selesai. Kesannya, jika UU Daerah Kepulauan hadir, maka Maluku tak akan lagi menjadi daerah termiskin keempat di Indonesia.

Kesannya, kalau ada UU Daerah Kepulauan, Maluku akan berubah menjadi provinsi paling sejahtera di Indonesia. Kesannya, kalau UU Daerah Kepulauan disahkan, pendidikan di Maluku langsung setara dengan pendidikan di Jakarta, Surabaya atau Makassar.

Pokoknya, kesannya, lahirnya UU Daerah Kepulauan itu akan indah untuk Maluku.

Padahal, kalau mau jujur, urusan RUU Daerah Kepulauan bukan kepentingan Provinsi Maluku semata. Ada delapan provinsi yang memiliki kepentingan langsung bila RUU itu disahkan menjadi UU.

Bahkan, dengan berubahnya nama RUU Daerah Kepulauan dari semula RUU Provinsi Kepulauan, puluhan bahkan mungkin ratusan kabupaten/kota di negara Indonesia tercinta berkepentingan dengan RUU tersebut.

Tapi mengapa daerah lain, woles saja. Mengapa tujuh provinsi kepulauan lainnya tak nampak action-nya? Apakah bagi mereka RUU Daerah Kepulauan bukan prioritas yang harus diperjuangkan saat ini?

Kalau mau merujuk pada tupoksi, sikap daerah lain yang woles itu bisa dimaklumi. Sudah jadi common sense urusan UU terkait kedaerahan menjadi domain Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah yaitu gubernur dan DPRD cukup hanya sebatas memasukkan usulan.

Lagian, RUU Daerah Kepulauan ini, sejatinya adalah barang lama. Almarhum Alex Litaay sudah memperjuangkan RUU ini sejak Tahun 2006 dan terkonfirmasi oleh Menkumham Yasona Laoly yang membenarkan mantan anggota DPR RI asal Maluku itu sampai-sampai pindah dari Komisi II ke Baleg DPR RI guna menggolkan RUU dimaksud sebagai usul inisiatif.

Terkini, Nono Sampono Wakil Ketua DPD RI asal Maluku juga dengan mulus sudah mengawal RUU dimaksud di lembaga yang dia pimpin. Bola selanjutnya sudah di DPR. Anggota DPR RI asal Maluku Hendriek Lewerissa memastikan draft RUU dimaksud sudah siap sebanyak 345 halaman dan tinggal menunggu pembahasan dengan pemerintah.

Sekali lagi, sesuai tupoksi, kalaupun RUU Daerah Kepulauan itu belum diundangkan, yang disalahkan bukan pemerintah provinsi maupun DPRD provinsi. Tapi anggota DPD RI dan DPR RI itulah yang wajib dimintai pertanggungjawabannya.

Tapi kan perlu kolaborasi agar bisa goal? Tak salah itu. Kolaborasi memang perlu. Tapi caranya mesti elegan. Mana ada kolaborasi eksekutif dan legislatif satu provinsi saja bisa mempengaruhi kebijakan Pusat yang peruntukkannya berlaku untuk ratusan daerah?

Masyarakat Papua bersama pemerintah setempat bertahun-tahun mem-pressure pemerintah pusat hanya demi kepentingan mereka saja di Papua. Hasilnya, status otonomi khusus (Otsus) diberlakukan di Papua. Hal yang sama terjadi dengan masyarakat Aceh. Dana Otsus pun mengalir kencang.

Nah Maluku? Apa yang diperjuangkan? Yang berkepentingan dengan RUU Daerah Kepulauan itu bukan Maluku saja. Sekali lagi, puluhan bahkan mungkin ratusan daerah di negara tercinta Indonesia ini punya kepentingan yang sama.

Elegannya, kalau Maluku mau menjadi pionir, Gubernur Maluku mengumpulkan seluruh kepala daerah kepulauan, buat deklarasi tim kerja, kemudian tim kerja itulah yang melakukan pressure ke semua kementerian agar mendukung perjuangan DPR RI dan DPD RI. Itupun kalau memang terjadi tidak menjamin Maluku akan mendapat nilai lebih dibanding daerah lain.

Berpikir waras dan hidup realistis itu pilihan bijak dalam situasi yang rada tidak menentu sekarang ini. Dari pada berhalu-halu ria, lebih baik membangkitkan kembali nilai-nilai kewarasan dan sensivitas kemanusiaan.

Bukankah sebagian daerah Maluku di Pulau Ambon, Pulau Haruku dan Seram Bagian Barat baru saja dilanda gempa? Bukankah ribuan warga saat ini masih kehilangan harapan karena rumah-rumah mereka rusak akibat gempa?

Realitas di Maluku saat ini, banyak warga meminta perhatian karena rumah mereka yang rusak tak masuk dalam list yang akan menerima ganti rugi dari pemerintah. Kalau tak sempat datangi mereka, tengoklah di berbagai akun media sosial, mereka bersuara.

Di Kecamatan Leihitu, Salahutu, Pulau Haruku dan sejumlah negeri di Seram Bagian Barat, masyarakat masih hidup dalam trauma. Mereka butuh kehadiran negara untuk membangkitkan harapan hidup.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah tak bisa bekerja sendiri mengatasi masalah pasca gempa di Maluku. Semua pihak, mulai dari gubernur, walikota, bupati dan para anggota dewan yang terhormat idealnya berkolaborasi membangun harapan hidup para korban bencana gempa.

Kebayang betapa sedihnya masyarakat korban bencana bila menyaksikan di berbagai akun facebook dan berita media, pejabat-pejabat Maluku ber-jas rapih dan berbatik ria hanya memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan yang tidak mereka rasakan langsung dampaknya saat ini.

Airmata rakyat Maluku belum juga hilang akibat gempa. Mari katong bakukele berkolaborasi bangkit dari keterpurukan.

Mari berkolaborasi menjaga kewarasan supaya katong semua tidak terjebak menjadi Halu.

Penulis: Petra Josua
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!