Sekilas Info

ANGGARAN DANA DESA

Tolak Perpanjangan Jabatan Kades, Puluhan Warga Poka Ambon Seruduk Kantor Desa

Foto: Ian Toisuta Warga Desa Poka unjuk rasa di depan kantor Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Jumat (24/1/2020).

satumalukuID- Jabatan Erik Fanrum, penjabat Kepala Desa (Kades) Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, akan berakhir Sabtu besok (25/1/2020). Namun kabarnya, jabatannya akan diperpanjang lagi.

Atas kabar itu, puluhan warga Desa Poka tidak terima dan menyeruduk kantor Desa yang berada di seputaran Patung Leimena, Poka, Ambon, Jumat (24/1/2020). Mereka menggelar aksi unjuk rasa.

Penolakan masa jabatan penjabat Kades dikarenakan adanya dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) Poka sejak tahun 2018 silam.

“Patut diduga sangat kuat bahwa banyak kegiatan dengan penggunaan dana desa berjalan tidak semestinya,” ungkap koordinator aksi, Pius Paulus Januarin, kepada wartawan.

Pemanfaat ADD dan DD, kata dia, tidak bermanfaat kepada masyarakat. Seperti pembuatan bak sampah yang dinilai sangat merugikan. Sebab, bak sampah yang belum setahun di bangun namun sudah dialihfungsikan menjadi pot bunga. Kemudian terdapat bak sampah yang telah dibangun namun dibongkar karena tidak ada koordinasi dengan pemilik lahan.

“Di RT saya ada dua bak sampah. Tapi yang satu, sampahnya tidak pernah diambil. Sehingga sampah yang dibuang warga sering ditarik oleh binatang. Sehingga fungsi bak sampah untuk kebersihan lingkungan justru malah sebaliknya mengotori lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan ADD dan DD tidak transparansi. Kendati demikian, Januarin mengaku RAPBDes yang telah dipampang menggunakan baileo, harus juga  digantung laporan pertanggungjawabannya atau realisasinya.

"Tetapi laporan pertanggungjawaban tidak pernah digantung. Padahal itu wajib digantung sehingga masyarakat tahu. Transparansi ini yang masyarakat tuntut,” ujarnya.

Januarin mengatakan, pihaknya akan menyampaikan surat permohonan investigasi kepada pihak Kejaksaan terkait dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD).

"ADD maupun DD Poka sekitar kurang lebih Rp3 miliar. Kami juga tidak tahu dana ini dipergunakan untuk apa apa saja karena tidak transparansi," katanya.

Sementara itu, penjabat Kepala Desa Poka, Erik Fanrum, membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Namun dia membenarkan jika masa jabatannya akan berakhir besok, 25 Januari 2020.

Terkait masa jabatannya, Fanrum menyampaikan jika Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Poka, telah mengusulkan perpanjangan masa jabatannya sejak Desember 2019 lalu.

Pengusulan perpanjangan itu, adalah kewenangan BPD sebagaimana penilaian mereka terhadap pencapaian yang telah diraih.

"Mereka menilai kinerja saya berhasil. Tetapi usulan mereka itu tergantung pak Walikota. Pak walikota punya track record kita, punya laporan kinerja kita. Beliau juga mengevaluasi semua kinerja penjabat-penjabat. Jadi kalau pak Wali mau perpanjang itu kewenangan antua,” jelasnya.

Menurutnya, selama masa jabatannya sejak tahun 2018, Poka yang dari merupakan Desa terbelakang, kemudian berkembang dan kini menjadi Desa maju.

“Ini indikator keberhasilan yang menjadi parameter BPD, sehingga mereka mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan saya,” ungkapnya.

Dia mengaku, tuduhan penyelewengan ADD dan DD, merupakan hak penilaian masyarakat yang mengawasi dan memonitoring. Bahkan, dirinya pernah meminta warganya dapat melaporkan dugaan penyelewengan jika memiliki data lengkap.

“Kalau masyarakat lapor maka kita dipanggil (oleh inspektorat) untuk menjelaskan (adanya dugaan penyelewengan anggaran tersebut). Kalau terbukti ya kita akan diproses hukum. Kalau tidak terbukti kan kita menuntut balik nama baik, ya,” pungkasnya.

Penulis: Ian Toisutta
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!