Sekilas Info

OTONOMI

Perubahan Nama Menjadi Kabupaten Kepulauan Kei Makin Menguatkan Pembentukan Provinsi MTR

Seorang wisatawan memotret tugu bertuliskan I Love Kei, di Langgur, Maluku Tenggara, Kamis (15/3/2018).(DOK.KEMENPAR)

satumalukuID – Bupati Maluku Tenggara Thaher Hanubun mengakui perubahan nama menjadi Kabupaten Kepulauan Kei akan semakin mendorong pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR).

Daerah otonom baru (DOB) yang usulannya kini tengah berproses itu meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, kabupaten Kepulauan Aru, kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

"Pergantian nama kabupaten merupakan komitmen dan cita-cita kita bersama untuk membangun Maluku Tenggara yang lebih baik, sejahtera di masa yang akan datang," ujar Bupati.

Kabupaten Malra saat ini hanya terdiri dari Pulau Kei Kecil, Kei Besar, Ur, Warbal, dan Tanimbar Kei.

Menurut Bupati Hanubun, perubahan nama kabupaten ini menjadi Kepulauan Kei telah diusulkan pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku ke pihak berkompeten di Pusat.

"Saya berkoordinasi dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail dan dinyatakan pengusulan perubahan nama kabupaten Malra menjadi Kepulauan Kei yang telah disetujui DPRD setempat pada 8 Oktober 2019 telah diusulkan ke pemerintah pusat," katanya, dikonfirmasi, Jumat.

Bupati Thaher yang dilantik bersama Wakil Bupati, Petrus Beruatwarin pada 31 Oktober 2018 itu mengharapkan pemerintah pusat sesegera mungkin merespon pengusulan perubahan nama tersebut agar pendekatan pembangunan berwawasan kepulauan.

"Kami ingin menegaskan bahwa pendekatan pembangunan kabupaten Kepulauan Kei, sama dengan daerah otonom lainnya, yakni pendekatan pembangunan berwawasan kepulauan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri sendiri masih tetap memberlakukan moratorium pembentukan DOB. Terkait DOB Provinsi yang sudah terealisasi sebelumnya, Depdagri menilai kinerjanya belum sesuai harapan.

Data hasil evaluasi capaian kinerja yang dilakukan Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2019 menunjukkan masih banyak persoalan yang terjadi dengan sejumlah DOB. Simak saja contohnya pada tujuh provinsi hasil pemekaran, yakni Provinsi Banten, Maluku Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan Gorontalo.

Di bidang pendidikan misalnya. Data Kemendagri menunjukkan rata-rata capaian kinerja untuk provinsi secara nasional sebesar 72,97%. DOB yang kinerjanya di bawah rata-rata terdapat pada Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara, sedangkan kinerja terendah dicapai oleh Provinsi Papua Barat dengan 48,15% yang merupakan daerah pemekaran baru.

Di bidang kesehatan, kinerja DOB provinsi rata-rata capaiannya secara nasional adalah sebesar 88,45%. Provinsi yang kinerjanya di bawah rata-rata adalah Provinsi Papua Barat dengan rata-rata 62,56%, sedangkan kinerja terendah dicapai oleh Provinsi Maluku Utara dengan 54,15%.

Baca Juga

error: Content is protected !!