Sekilas Info

RUU DAERAH KEPULAUAN

Gubernur dan DPRD Maluku Temui Menteri Hukum dan HAM Minta Dukungan untuk RUU Daerah Kepulauan

Foto: Humas Pemprov Maluku Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury menemui Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Jumat (24/1/2020).

satumalukuID – Gubernur Maluku Murad Ismail dan Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury beserta rombongan, Jumat (24/1/2020) menemui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly di Kantor Kemenkumham, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, baik Gubernur, Ketua DPRD dan anggota DPR asal Maluku Hendriek Lewerissa meminta dukungan Menkumham Yasona Laoly agar RUU Daerah Kepulauan bisa segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

“Kehadiran UU Daerah Kepulauan ini sangat penting untuk Provinsi Maluku,” kata Gubernur Murad saat menyampaikan aspirasinya.

Menurut Gubernur Murad, Maluku juga tercatat sebagai daerah termiskin keempat di Indonesia. Jumlah APBD Provinsi Maluku juga hanya Rp2,4 triliun, jauh lebih kecil dibanding APBD Kota Tangerang Selatan dan daerah lain di Indonesia.

Yang jadi masalah, alokasi dana Pusat untuk daerah menggunakan pendekatan luas daratan dan jumlah penduduk. Padahal, wilayah Provinsi Maluku lebih luas lautnya ketimbang daratan. “Karena itu, kami berharap RUU Daerah Kepulauan ini bisa disahkan agar ada keadilan bagi kami di wilayah yang didominasi laut,” timpal Gubernur.

Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury menambahkan, RUU Daerah Kepulauan ini sudah dinisiasi sejak tahun 2006 oleh anggota DPR asal Maluku (alm) Alex Litaay. Namun, hingga sekarang belum juga terwujud menjadi undang-undang. Padahal, sudah pernah dibahas di DPR.

Menanggapi aspirasi tersebut, Menkumham Yasona Laoly mengakui, saat dia masih menjadi anggota DPR, pembahasan tentang RUU Daerah Kepulauan memang sudah dibahas. Bahkan dia mengakui, almarhum Alex Litaay sempat pindah masuk ke Badan Legislatif DPR agar bisa mengawal RUU dimaksud.

Namun, dalam perjalanannya, ada beberapa ketidaksepahaman dengan pihak pemerintah. “Inilah yang memang harus terus didorong lewat sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, DPD dan DPR,” ungkapnya.

Sebagai anak Pulau yang dibesarkan di Kepulauan Nias, Yasona mengaku bisa memahami aspirasi Gubernur dan DPRD Maluku. Namun, di pemerintah ini bukan hanya Kementerian Hukum dan HAM semata. Ada juga kementerian-kementerian lain yang harus diajak berbicara karena mereka punya perspektif masing-masing.

“Jadi saya usulkan, agar Pak Gubernur dan pimpinan DPRD untuk juga melakukan komunikasi dengan kementerian lain agar bisa ditemukan kesepahaman,” timpalnya.

Dia sendiri yakin, RUU ini bisa dibahas menjadi UU karena sudah masuk prolegnas dan pernah dibahas di DPR.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Maluku Hendriek Lewerissa menambahkan dukungan Menteri Yasona Laoly sangat dibutuhkan, setidaknya bisa memberikan pencerahan kepada anggota cabinet lain tentang pentingnya UU Daerah Kepulauan.

“Saya yakin Pak Menteri sebagai mengetahui suasana batin hati kami orang Maluku. Jadi kami berharap UU ini nantinya akan menjadi legacy Pak Menteri untuk daerah kepulauan,” ungkap Hendriek.

Dia juga memastikan, draft RUU Daerah Kepulauan saat ini sudah selesai dibuat DPR. Jumlahnya sebanyak 345 halaman. “Tinggal menunggu saatnya dibahas dengan pemerintah,” timpalnya.

Penulis: M-15
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!