Sekilas Info

PEMEKARAN DAERAH

DPD Minta Wapres Cabut Moratorium Pembentukan DOB, Usulan 13 DOB di Provinsi Maluku Stagnan

ANTARA/Boyke Ledy Watra Wakil Ketua DPD asal Maluku Nono Sampono

satumalukuID - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menghentikan moratorium atau penundaan dalam pembentukan daerah otonom baru (DOB) karena masih ada beberapa daerah yang memerlukan pemekaran untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal.

Untuk Provinsi Maluku ada 13 usulan DOB yang telah disepakati sejak 2014 terkena pemberlakuan moratorium. Ke-13 calon DOB itu adalah Kabupaten Pulau Terselatan, Kepulauan Kei Besar, Kepulauan Aru Perbatasan, Kota Bula, Kabupaten Gorom-Wakate, Kota Banda, Kabupaten Seram Utara Raya, Kabupaten Tanimbar Utara, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kota Talabatae, Kabupaten Buru Kayeli, Kota Huamual dan Kepulauan Lease.

"DPD sedang membuat kajian untuk mengusulkan adanya dibukanya moratorium DOB agar kebutuhan-kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan di daerah," kata Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono usai menemui Wapres RI Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Nono menyebutkan daerah-daerah yang perlu dimekarkan adalah wilayah di perbatasan dan pedalaman. Di daerah ini masyarakat sekitar masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik.

Dia mencontohkan daerah tersebut, antara lain di Kalimantan dan Papua. "Saya katakan sampai saat ini ada kebutuhan (pemekaran) di Papua, mungkin juga di Kalimantan atau daerah perbatasan, dan juga kebutuhan-kebutuhan pemekaran di daerah lain," ujarnya.

Sebagai provinsi yang berada di wilayah paling timur Indonesia, Papua saat ini memerlukan setidaknya dua provinsi baru untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pelayanan dari pemerintah.

Dengan adanya pemekaran di Papua, menurut Nono, persoalan-persoalan di daerah itu dapat diminimalkan karena daerah otonom baru dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Papua paling tidak ada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran karena di sana terlalu luas untuk menjangkau, mengendalikan kawasan Papua seperti itu," kata mantan Wakil Kepala Basarnas itu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Wakil Presiden memiliki peran sebagai ketua.

Ketika posisi Ketua DPOD dijabat Jusuf Kalla, moratorium pemekaran daerah diberlakukan karena pelaksanaannya selama ini dinilai tidak efektif dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan selain di Papua moratorium pemekaran wilayah masih berlaku. "Sementara itu moratorium tetap," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Tito menjelaskan Papua mendapat keistimewaan karena alasan situasional. "Ini, kan, situasional. Kami, kan, dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kami ada. Situasi nasional," ujar dia.

Menurut Tito, pemekaran wilayah di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan menjaga situasi keamanan.

Baca Juga

error: Content is protected !!