Sekilas Info

PENCABUTAN SUBSIDI ELPIJI

Anggota DPR RI Asal Maluku Minta Rencana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Dihentikan

satumalukuID - Rencana pemerintah mencabut subsidi Elpiji atau LPG (liquified Petroleum gas) 3 kg, dinilai anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saadiah Uluputty, terlalu dipaksakan.

"Ada apa? Ini pemerintah tidak memikirkan efek ikutan kepada masyarakat bawah, termasuk pedagang kecil yang terdampak langsung atas rencana ini. Kelompok ini menjadi pengguna paling rentan," sebut Saadiah Uluputty, dalam keterangannya kepada satumalukuID, Senin (20/1/2020).

Dia meminta agar pemerintah arif serta beri perhatian sungguh-sungguh. Wong cilik kata dia, seharusnya diberi perhatian. Negara harus hadir.

"Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) baru saja naik. Jangan beri beban yang kian memberatkan ekonomi rakyat kecil, dengan mencabut subsidi elpiji 3 kg, " tandas anggota legislatif asal daerah pemilihan Maluku ini.

Sebagaimana diketahui, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, opsi pencabutan subsidi diikuti dengan skema uji coba penyaluran elpiji 3 kg atau gas melon secara tertutup. Uji coba ini nantinya melalui mekanisme dana subsidi yang langsung masuk ke rekening penerima subsidi.

Namun skema ini diragukan oleh politisi PKS ini. Dia meragukan model distribusi subsidi gas melon secara tertutup, karena butuh data yang valid dan perencanaan matang. "Sampai sekarang masih belum siap," ujar Saadiah.

Menurutnya, rencana pencabutan subsidi tidak diikuti oleh akurasi data yang valid dan terverifikasi. Bagi dia, negara ini punya masalah serius soal validasi data atas warga yang berhak dapat subsidi.

Sumber data untuk subsidi elpiji 3 kg dari kementerian ESDM jelas Saadiah, berasal dari Kementerian Sosial, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin (DTPPFM) detail Saadiah adalah hasil pemutakhiran oleh BPS dengan survey tahun 2015. Update terpadu berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

"Namun sayangnya, secara umum berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) SK Mensos No. 8/2019, hasil pemutakhirannya masih jauh dari harapan. Dari 34 provinsi, hanya 11 provinsi yang melakukan pemutakhiran atau baru mencapai 32,4%”, ungkapnya.

Di level kabupaten/kota, hanya 71 Kabupaten/kota dari 514 Kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran atau 13,8 %. Akibatnya, kebijakan pencabutan subsidi elpiji 3 kg akan akan terjadi ketidaktepatan sasaran.

Sehingga menurut Saadiah, pemerintah tidak perlu memaksakan diri untuk mencabut subsidi gas elpiji 3 kg pada pertengahan tahun 2020. Ada banyak hal yang harus dibenahi.

Dia mengingatkan, pemutakhiran dan validasi data penerima subsidi, model distribusi, evaluasi efektifitas uji coba distribusi, mengkaji dampaknya bagi masyarakat kecil dan UMKM adalah beberapa catatan yang perlu jadi perhatian.

“Rencana Pencabutan Subsidi elpiji 3 kg akan membebani wong cilik. Hentikan rencana tersebut”, tegasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!