Sekilas Info

DANA PERBATASAN

Dana Biro Pengelola Perbatasan Pemprov Maluku Cuma Rp300 Juta, Dewan Singgung Program Jokowi

Foto : imamtrihatmadja-journal.com/Mongabay Indonesia Pelabuhan Kaiwatu di Pulau Moa yang menjadi terdapat kota Tiakur, ibukota kabupaten Maluku Barat Daya. Beberapa pulau terluar pulau Liran, pulau Kisar dan pulau Wetar masuk wilayah kabupaten Maluku Barat Daya.

satumalukuID – Kalangan Komisi I DPRD Provinsi Maluku  menyoroti kecilnya budget Biro Pengelola Perbatasan Pemprov Maluku yang hanya Rp300 Juta di APBD 2020. Dana tersebut dinilai tidak memadai untuk mendukung program Presiden Joko Widodo yang fokus membangun wilayah perbatasan.

"Kehadiran BPP ini sebenarnya sangat strategis namun dukungan dana lewat APBD relatif kecil," kata anggota Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno di Ambon, Selasa.

Untuk tahun anggaran 2020 misalnya, BPP Maluku hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp300 juta untuk mengelola tiga program dan lima kegiatan.

Padahal, seharusnya biro ini diberi anggaran yang lebih besar dalam rangka melakukan proses pengawasan dan mengawasi perbatasan serta daerah-daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) di Provinsi Maluku.

Sebelumnya, Biro Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku menyatakan kesulitan dalam melaksanakan proses pengawasan di daerah perbatasan akibat keterbatasan dana. Hal itu disampaikan Kepala BPP Poppy Bachmid dalam rapat kerja dengan Komisi I DPRD Maluku dipimpin Amir Rumra Jumat (10/1/2020).

Dalam catatan satumalukuID, ada tiga kabupaten di Provinsi Maluku yang berada di wilayah perbatasan baik dengan Australia maupun Timor Leste. Ketiga kabupaten dimaksud adalah Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

"Haruslah dilihat bahwa masalah perbatasan antarnegara belakangan ini menjadi persoalan besar dan di kawasan 3T ini, kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan sehingga berbagai program BPP ini harus didukung," ujar Wenno.

Lewat program Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran, maka BPP harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi untuk berjuang membangun daerah-daerah perbatasan yang ada di Maluku.

Apalagi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timur Leste mestinya menyambut kesempatan ini, dan BPP sendiri sudah memberikan contoh beberapa program yang nantinya akan dilakukan di daerah-daerah perbatasan.

Contohnya di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saat ini sedang dibangun puskesmas berlantai dua yang bisa disejajarkan dengan rumah sakit tipe C.

Untuk itu, Komisi I meminta Pemprov Maluku memberikan perhatian lebih bagi Biro Pengelola Perbatasan.

Di sisi lainnya, komisi juga meminta BPP Provinsi Maluku agar lebih kreatif dalam membuat program dan kegiatan.

"Harus ditunjukan kepada gubernur bahwa kehadiran biro ini sangatlah penting, meski pun dengan kondisi anggaran yang terbatas, dan memang ada keinginan agar biro ini ditingkatkan statusnya menjadi sebuah badan sehingga anggarannya dapat ditingatkan," katanya.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!