Sekilas Info

PILKADA

Bawaslu Maluku Ingatkan ASN Netral di Pilkada Jika Tak Mau Turun Pangkat

Tiara Salampessy Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Abdullah Ely.

satumalukuID - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini, untuk bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu calon.

"ASN dalam proses pilkada tidak boleh mendukung salah satu calon, sebab sebagai ASN, TNI, maupun Polri harus netral dalam proses Pilkada. Dan hal ini tidak dipatuhi maka melanggar undang-undang No.10 Tahun 2016," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Abdullah Ely, kepada satumalukuID, di Ambon, Senin (13/01/2020).

Sebagaimana diketahui Pilkada Kabupaten Kota di Provinsi Maluku pada tahun 2020 ini, antara lain akan berlangsung di empat daerah, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Abdullah sampaikan para ASN akan dihadapkan pada konsekuensi dan sanksi, jika mereka memilih dan berpartisipasi kepada salah satu calon.

"Konsekuensi yang akan dihadapi adalah diturunkan pangkat satu tingkat lebih rendah, kemudian tidak akan dinaikan pangkatnya, serta akan dipindahkan ke daerah jauh atau terpencil. Dan yang lebih berat adalah akan diberhentikan sebagai seorang ASN ," tegasnya.

Abdullah katakan bila kedapatan salah satu ASN yang memilih atau mendukung calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada 2020 yang akan berlangsung di daerah, maka akan dilakukan proses klarifikasi.

"Tahapannya adalah kita klarifikasi kepada yang bersangkutan, kemudian kita lakukan pencarian bukti yang akan dilakukan oleh Panwas Kabupate dan Kota, Desa atau Kelurahan, kemudan laporan masyarakat," tuturnya.

Abdulah menyebutkan, jika proses klarifikasi memiliki bukti yang cukup, maka pihak Bawaslu akan membuat surat rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, dan selanjutkam akan memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti melakukan dukungan kepada salah satu pasangan calon.

"Proses pengawasan ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten dan Kota akan melibatkan seluruh stakeholder terkait dan masyarakat. Proses pengawasan akan dilakukan secara online yakni pengawasan media sosial, seperti jika salah satu ASN kedapatan memberikan like atau memposting terkait paslon di akun media sosial," ucapnya.

Sedangkan untuk pengawasan offline, Abdullah katakan, misalnya jika kedapatan salah satu ASN memasang atau membagikan spanduk salah satu pasangan calon.

"Semua pihak akan kita libatkan, seperti pemuda, tokoh masyarakat adat maupun agama, kemudian akademisi. Serta kami akan mengingatkan seluruh masyarakat melalui media baik televisi, radio, maupun media mainstream lainnya," tandasnya.

Penulis: Tiara Salampessy
Editor:Embong

Baca Juga

error: Content is protected !!