Sekilas Info

PENUTUPAN LOKALISASI

Eksekusi Penutupan Lokalisasi Tanjung Batumerah Molor ke Tahun 2020

satumalukuID – Walikota Ambon Richard Louhenapessy memastikan eksekusi lokalisasi Tanjung Batumerah mengalami pengunduran waktu. Saat ini, Pemkot Ambon sudah menyiapkan anggaran pemulangan para pekerja seks komersial (PSK), namun masih menunggu kepastian dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Jadi penutupan lokalisasi harus dilaksanakan disertai deklarasi yang wajib dihadiri Kementerian Sosial. Namun, kesiapan waktu dari Kementerian Sosial belum diputuskan karena adanya prioritas-prioritas yang harus mereka selesaikan,” ungkap Walikota kepada pers di Ambon, Senin (30/12/2019).

Walikota berkepentingan menjelaskan molornya waktu penutupan lokalisasi Tanjung Baumerah, karena sebelumnya dia sudah beberapa kali mengatakan ke publik soal waktu pelaksanaan eksekusi. Terakhir dia mengatakan eksekusi akan dilaksanakan awal Desember 2019, namun hingga akhir Desember hal itu belum juga terlaksana.

Menurut Walikota, pihak Pemkot sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Kemensos yang menangani masalah PSK dan penutupan lokalisasi. Bahkan, Walikota mengaku, dia telah melakukan komunikasi langsung via whatsapp dengan Menteri Sosial Juliari Batubara tentang kepastian tim Kemensos untuk datang ke Ambon sekaligus deklarasi penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah.

“Jawab Pak Menteri, hal ini akan jadi prioritas utama program kerja Kementerian Sosial pada awal tahun 2020,” timpalnya.

Karena itu, rencananya pada tanggal 7 atau 8 Januari 2019, Walikota akan menemui Menteri Sosial untuk membahas lebih jauh soal penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah.

Walikota juga menjelaskan, terkait kebijakan penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah, antara pihak Pemkot Ambon dan Kementerian Sosial ada pembagian tugas. Dalam hal ini, Pemkot Ambon menanggung biaya kepulangan para PSK ke daerah masing-masing, sedangkan Kemensos bertanggungjawab terkait deklarasi dan biaya hidup selama sebulan dan biaya pendampingan.

“Pemkot Ambon sendiri sudah menyiapkan biaya pemulangan, bahkan menggunakan pesawat, bukan kapal laut sebagaimana lazimnya,” timpal walikota.

Masalahnya sekarang, adalah biaya yang menjadi tanggungan Kemensos karena harus ditransfer langsung ke masing-masing PSK by name by address. Jadi ada aturan yang harus diikuti. Tidak bisa menempuh jalan pintas karena bisa menjadi temuan jika dilakukan audit.

Kendati begitu, Walikota berharap pada akhir Januari 2020 masalah penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah sudah tuntas. “Saya mohon maaf karena memang ada hal-hal yang diluar kendali Pemkot, sehingga rencana penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah menjadi molor,” kata Walikota.

Menurut data pemerintah, ada 110 perempuan yang bekerja di lokalisasi prostitusi Tanjung Batu Merah dan 82 di antaranya berasal dari luar Ambon seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Makassar, Kendari, Medan, Kalimantan Timur, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah.

Penulis: m-5
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!