Sekilas Info

FORTUNER MAUT

Proses Hukum Kasus Fortuner Maut Dirut Bank Maluku-Malut Tak Bisa Dihentikan Polisi

Sepeda motor Yamaha yang ditabrak pengemudi Toyota Fortuner dalam laka lantas di Rumahtiga, Sabtu (28/12/2019).

satumalukuID – Pemerhati hukum George Leasa, SH, MH menilai kasus kasus mobil fortuner yang menabrak sepeda motor dan mengakibatkan adanya korban meninggal masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat.

Kasus ini tak bisa dihentikan dan polisi tetap harus melakukan tuntutan pidana sekalipun pengemudi Toyota Fortuner adalah seorang Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara dan telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban.

"Kasus ini merupakan pelanggaran lalu lintas berat akibat kelalaian pelaku yang harus dibuktikan banyak faktor penyebabnya sehingga harus diproses hukum tindak pidana terhadap bersangkutan," ujar Leasa, Minggu (29/12/2019).

Tidak hanya terkait tewasnya Aisah (33), mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (unpatti) Ambon ini juga menyarankan, polisi baiknya mengungkap penyebab sehingga pelaku melakukan kelalaian berat yang ternyata juga mengakibatkan teman Aisah yang mengemudikan sepeda motor, Husein Fajri Borut(20) saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

"Saya tidak bermaksud menuduh. Namun, baiknya polisi melakukan pemeriksaan urine dari pelaku guna menjawab kesimpangsiuran penyebab yang bisa juga akibat ngantuk maupun mengemudikan mobil dengan kecepatan terlalu tinggi," timpal Leasa.

Pengacara senior ini mengharapkan hukum ditegakkan oleh polisi dengan tidak melihat jabatan dari pelaku karena nyawa orang telah hilang.

Seperti diberitakan sebelumnya, peristiwa kecelakaan lalu lintas saat pengendara mobil Toyota Fortuner menabrak pengendara sepeda motor Yamaha ZR di Jl Ir. M Putuhena Rumahtiga, Ambon, Sabtu siang (28/12/2019) memakan korban.

Aisah (33) yang dibonceng pengedara sepeda motor Yamaha Husein Fajri Borut (20), meninggal dunia dalam kecelakaaan yang terjadil sekitar pukul 12.00 WIT tersebut. Sedangkan Husein mengalami luka berat dan kini sedang menjalani perawatan.

Adapun pengemudi Toyota Fortuner Maut itu diketahui bernama Arief Burhanudin Waliulu (56) yang belakangan diketahui menjabat sebagai Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara.

Kasus tabrakan maut yang mengakibatkan tewasnya penumpang sepeda motor yang dibonceng mengingatkan lagi peristiwa kasus serupa yang menimpa warga Kota Ambon Silvia Hesti Yaklel, pada 11 November 2018 yang lalu.

Saat itu, Silvia Hesti Yaklel yang dibonceng Yehezkiel alias Ekel ditabrak mobil Honda Mobolio yang dikendarai oknum anggota DPRD Kota Ambon Mulijono Sudrik alias Mul (45). Peristiwa terjadi pada Minggu, 11 November 2018 sekitar pukul 16.30 WIT tepatnya di atas Jalan Jenderal Sudirman atau belokan underpass Tantui, Kecamatan Sirimau, Ambon.

Akibat tabrakan tersebut nyawa Silvia tak tertolong sedangkan Yehezkiel menderita luka berat.

Atas perbuatannya, oknum anggota DPRD Kota Ambon, Mulijono Sudrik alias Mul (45), akhirnya dimejahijaukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Fitri ke Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (5/4/2019) lalu.

Dia dijerat melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun.

Mengenai kemungkinan adanya iktikad pengemudi Fortuner Maut melakukan pendekatan kepada keluarga korban dan memberikan bantuan kekeluargaan, menurut Leasa, hal itu tidak akan menggugurkan kasus tersebut.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi: “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Juga dipertegas Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka (retak tulang tangan kiri dan tak sadarkan diri) dalam kecelakaan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 UU LLAJ).

Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 ayat [4] UU LLAJ).

Upaya perdamaian dengan keluarga korban merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku.

Baca Juga

error: Content is protected !!