Sekilas Info

PROGRAM ELEKTRIFIKASI

Contohkan Temuan di Maluku, DPR Ingatkan PLN Jangan Memberi Harapan Palsu soal Elektrifikasi

satumalukuID - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta PT. PLN untuk tidak menjadi Pemberi Harapan Palsu (PHP) menyangkut realisasi target elektrifikasi secara nasional 100 persen pada tahun 2020.

"PLN jangan PHP soal elektrikasi 100 persen  tahun 2020 karena sesuai fakta yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan," kata Mulyanto di Ambon, Jumat (20/12/2019).

Mulyanto yang berkunjung ke Ambon bersama tim Komisi VII dipimpin Ketua Komisi Sugeng Suparwoto melontarkan pernyataan tersebut karena faktanya dalam beberapa kali kunjungan kerja Komisi VII dan kunjungan anggota DPR RI ke daerah pemilihan (dapil), ditemukan ketidaksesuaian data antara klaim PLN dengan kenyataan sebenarnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan (FPKS) tersebut juga menyontohkan elektrifikasi di Maluku yang diklaim PLN telah mencapai 90 persen, tetapi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan masih ditemukan wilayah-wilayah tertentu yang belum teraliri listrik

Untuk itu dirinya meminta Pemerintah membuat definisi ulang lebih jelas dan tegas tentang elektrifikasi, sehingga tidak terjadi kesepahaman antara DPR dan PLN tentang indikator keberhasilan elektrifikasi.

"Ini soal akurasi data. Antara PLN dan DPR harus punya acuan dan pengertian yang sama tentang elektrifikasi. Apakah listrik yang diproduksi secara swadaya oleh masyarakat dapat diklaim sebagai pencapaian elektrifikasi oleh PLN," ujarnya.

Menurutnya, Apakah elektrifikasi berbasis desa atau rumah tangga dan bagi PLN mungkin hal itu termasuk, tetapi bagi DPR bisa jadi hal tersebut tidak termasuk.

Mulyanto sendiri meragukan validitas data PLN yang mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi lebih dari 90 persen secara nasional. Menurutnya, sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi PLN dalam mewujudkan target elektrifikasi 100 persen  tahun 2020 yakni kondisi geografis daerah kepulauan dan remote area serta daya beli masyarakat.

Dia menyontohkan di Maluku, Papua dan beberapa wilayah remote lain, PLN terkendala kondisi geografis untuk mengembangkan jaringan distribusi listrik.

Jika kendala pengembangan jaringan ini sudah teratasi, maka tantangan berikutnya adalah soal daya beli.

"Kami masih menemukan banyak masyarakat tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan listrik di rumahnya. Biaya sebesar Rp600 ribu hingga Rp1 juta masih dianggap memberatkan," tambah Wakil Ketua FPKS DPR-RI tersebut.

Untuk itu dirinya mendorong Pemerintah terus mencari sumber energi listrik yang murah dan relatif mudah didistribusikan ke wilayah-wilayah remote serta mampu menciptakan inovasi dan pengadaan listrik bersumber energi baru terbarukan (EBT).

"Sumber baterai dan EBT paling ideal, meski pada daerah yang tertentu listrik berbasis diesel tidak bisa dihindarkan," ujarnya.

Baca Juga:

Terkait program elektrifikasi di Maluku, sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol mengemukakan dalam rapat dengar pendapat komisi dengan manajemen PT. (Persero) PLN Wilyah Maluku-Malut, 22 November 2019 disebutkan bahwa ketersediaan tenaga listrik mencukupi.

Namun seminggu kemudian DPRD Maluku mendapat surat masuk dari sejumlah warga di Kabupaten SBT yang mengeluhkan adanya pemadaman listrik.

"Bila kondisi di lapangan benar adanya sesuai laporan yang kami terima maka pihak PLN dinilai telah memberikan penjelasan yang tidak sesuai fakta lapangan," ujar Saodah.

Penulis: Jimmy Ayal
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!