Sekilas Info

HASIL MUSRENBANG

80 Persen Usulan Pembangunan Perhubungan di Buru, KKT, MBD, Ambon dan Malteng Disetujui Presiden

satumalukuID – Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku diberitahu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa Presiden Joko Widodo mengapresiasi paparannya tentang pembangunan sektor perhubungan di Maluku saat Musrenbangnas di Istana Negara, Jakarta, 16 Desember 2019 lalu.

Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Saya diberitahu Menteri Perhubungan bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi program percepatan pembangunan Maluku di sektor perhubungan dan mengarahkan agar ditindaklanjuti mulai tahun anggaran 2020," ujar Gubernur Murad, saat dikonfirmasi Rabu (18/12/2019).

Menurut dia, apresiasi dan persetujuan Presiden itu mencapai sekitar 80 persen dari pengusulan program percepatan pembangunan sektor perhubungan Maluku.

Gubernur mengatakan, fasilitas yang diusulkan antara lain pembangunan dermaga, jembatan maupun bandara, baik di Kota Ambon maupun Kota tual dan sembilan kabupaten lainnya.

Dia mengusulkan pembangunan maupun perpanjangan dermaga di Banda, kabupaten Maluku Tengah, kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Sedangkan, perpanjangan landasan bandara di Namlea, ibu kota kabupaten Buru guna mengantisipasi cuaca ekstrem di bandara internasional Pattimura, Ambon sehingga pesawat tidak harus kembali ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Begitu pula, bandara di Saumlaki, ibu kota KKT maupun Tiakur, kabupaten MBD yang secara geografis merupakan daerah terdekat dengan lokasi pengeboran Blok Migas Abadi Masela.

Apalagi, kedua kabupaten di wilayah Selatan Maluku ini berbatasan langsung dengan Timor Leste maupun Australia.

"Jadi para Bupati maupun Wali Kota  yang wilayahnya menjadi lokasi pengembangan fasilitas perhubungan diarahkan agar sesegera mungkin menyiapkan lahan sehingga tidak menghmbat realisasi pembangunannya," tandas Gubernur.

Dia menambahkan, program percepatan pembangunan sektor perhubungan Maluku ini diarahkan masuk  Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2020.

Penulis: Alex Sariwating
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!