Sekilas Info

EVENT KEMENKEU

Bacarita Deng Kementerian Keuangan, Masyarakat Negeri Latuhalat Minta Penambahan Dana Desa

Acara Bacarita Deng Kemenkeu di Negeri Latuhalat, Sabtu (14/12/2019)

satumalukuID - Dialog bertajuk Bacarita Deng Kemenkeu dengan tema Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) dilaksanakan di Negeri Latuhalat Kota Ambon, Sabtu (14/12/2019). Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat setempat Jusuf Latumeten meminta pemerintah untuk menambah alokasi dana desa (ADD) di tahun mendatang.

"Kami usulkan kalau boleh di tahun yang akan datang bisa dilakukan penambahan dana desa, sebab jumlah dana desa tahun ini belum diserap oleh seluruh kebutuhan di desa terutama untk pengembangan desa dan pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) dan juga pembangunan dalam desa," kata Jusuf Latumeten.

Menurut Latumeten, DD Negeri Latuhalat tahun 2019 sebesar Rp1,67 miliar, yang sudah dicairkan sebesar Rp716,46 juta. Kalau dicairkan semua, rasanya tidak cukup, sebab ke depan Negeri Latuhalar ingin meningkatkan pendapatan desa melalui pengembangan pariwisata di kawasan pegunungan.

"Jadi kami usulkan, kalau boleh di tahun depan sudah bisa ada penambahan untuk membantu pengembangan di Desa Latuhalat," kata Jusuf Latumeten.

Pada November 2019 lalu, Negeri Latuhalat baru saja menerima pencairan dana desa tahap ketiga bersama 10 desa dan negeri lain di Kota Ambo, di antaranya Galala, Negeri Lama, Poka, Hative Kecil, Seilale, Naku dan Leahari.

Negeri Latuhalat adalah percontohan desa sehat di Kota Ambon. Pada 2018 lalu, Negeri Latuhalat terpilih sebagai Desa Terbaik Nasional 2018 untuk kategori Desa Inisiatif oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Erwin Situmorang seusai acara "Bacarita Deng Menkeu" ketika dikonfirmasi terkait permintaan masyarakat Negeri Latuhalat mengatakan, akan diperhatikan. Sebab masih banyak masukan juga dari masyarakat yang harus mendapat perhatian, peran pemerintah dalam memberikan dukungan kepada mereka.

"Sudah saya sampaikan tadi bahwa pemerintah memang punya keterbatasan, karena itu nanti kita coba cari mana masukan yang merupakan tanggungjawab pemerintah daerah akan ditindaklanjuti tetapi yang terkait dengan pemerintah Pusat akan sampaikan ke pusat apa yang mereka harapkan terutama DD itu bisa direalisasikan," ujarnya.

Kegiatan hari ini juga berkaitan dengan perayaan hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember, namun baru dilakukan pada Sabtu, tanggal 14 Desember 2019. Ini untuk mendengar apa saja yang bisa dibantu.

"Silakan sampaikan hal-hal yang bisa kami bantu, sebab yang hadir pada acara Bacarita ini juga teman-teman dari Perbendaharaan yang merupakan organisasi di Departemen Keuangan yang mengontrol semua dana dari pemerintah pusat yang ada di daerah ini," katanya.

Penulis: Jimmy Ayal
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!