Sekilas Info

KASUS KORUPSI

Sekda dan Bendahara Rutin Kabupaten Buru Jadi Tersangka Korupsi, Kerugian Negara Rp11,112 Miliar

FOTO: kompastimur.com Sekda Buru (melipat tangan) saat diperiksa Tim Ditreskrim Polda Maluku di Polres Pulau Buru 27 April 2019 lalu.

satumalukuID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Ahmad Assegaff  dan Bendahara Rutin Setda Buru La Joni Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Adapun kasus yang melibatkan kedua pejabat teras di Setda Pemkab Buru itu adalah dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah untuk belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam kasus tersebut, potensi kerugian negara sejak tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 sebesar Rp11.112 miliar.

"Selain AA selaku Sekda, Ditkrimsus Polda Maluku juga menetapkan bendahara Setda Buru berinisial LJ sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Roem Ohoirat di Ambon, Selasa (10/12/2019).

Ditkrimsus telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan daerah untuk belanja penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah pada lingkup Setda Kabupaten Buru.

Dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi pada tahun anggaran 2016 hingga tahun 2018.

Menurut Kombes Roem Ohoirat, pada hari Senin, (9/12/2019, Ditreskrimsus melaksanakan gelar perkara yang dihadiri pengawas internal yakni Itwasda dan Propam Polda dengan hasil bahwa telah terjadi tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut di atas dan telah terpenuhi alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka.

Penyidik juga telah meminta dilakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian negara oleh BPK RI Pusat.

Dari hasil audit ditemukan pelanggaran mulai dari perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan fiktif dengan potensi kerugian negara sejak tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018 sebesar Rp11.112 miliar.

Kedua pelaku dijerat dengan sangkaan melanggar pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!