Sekilas Info

ANGGARAN DAERAH

Dana Cekak, Pemkab Maluku Tenggara Cari Alternatif Biaya; Pinjaman 250 Miliar ke BUMN Masih Berproses

ANTARA/HO/Siprianus Yanyaan Salah satu ruas jalan yanh sedang dibangun di Kei Besar, Maluku Tenggara

satumalukuID – Minimnya dana pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara disiasati dengan kebijakan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) milik BUMN. Saat ini pengajuan pinjaman senilai Rp250 Miliar itu masih berproses dan menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.

"Pinjaman Pemkab Malra saat ini sedang berproses dan sampai saat ini menunggu rekomendasi dari Kemendagri RI," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah setempat, Yani Rahawarin, yang didampingi Kepala Bagian Humas Antonius W Raharusun di Langgur, Rabu.

Seperti diketahui, Pemkab Maluku Tenggara memang memiliki dana pembangunan yang cekak.  Beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Tual, Tulus Eko Winarso menyatakan kucuran nilai anggaran yang diterima Pemkab Malra pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 23 persen dari tahun sebelumnya.

Tahun 2018 anggaran yang dikucurkan untuk pemda Malra sebesar Rp1,09 triliun. Tapi pada DIPA 2019 hanya senilai Rp803,37 milyar.

Untuk DIPA 2020 Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kenaikan 10 persen disbanding tahun 2019 yakni senilai Rp958,465 miliar.

Yani menyatakan, pinjaman Pemkab Malra pada PT SMI merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan khususnya di wilayah Kei Besar. Pinjaman ini sendiri telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah.

Menurut dia, konsep dasar pinjaman daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Baca Juga