Sekilas Info

PELAYANAN PUBLIK

Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Buru, SBT, Tanimbar, Aru dan Kota Tual Masuk Zona Merah

Kantor Walikota Tual

satumalukuID – Ombudsman RI menetapkan tiga kabupaten di Maluku yakni Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat masuk zona kuning dalam hasil penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan public tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, Aru dan Kota Tual masuk dalam zona merah.

Zona kuning artinya predikat kepatuhan sedang, zona merah memiliki predikat kepatuhan yang rendah.

“Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215 Pemerintah Kabupaten menunjukkan bahwa sebanyak 26,51% atau 57 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah,” ungkap Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai Rabu (27/11/2019) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Sebanyak 40,47% atau 87 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,02% atau 71 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi

Sedangkan di tingkat pemerintah kota, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 36 Pemerintah Kota menunjukkan bahwa sebanyak 19,44% atau 7 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Sebanyak 47,22% atau 17 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,33% atau 12 Pemerintah Kota masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Dijelaskan, dari hasil survei tahun 2019, tak satupun kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang masuk zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi.

Hal ini berbeda dengan hasil penilaian Ombudsman RI tahun 2018 pada empat kabupaten dan kota di Maluku. Saat itu, Kota Ambon masuk dalam zona hijau dengan nilai 94,5 poin, tertinggi se-Indonesia. Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah, Buru dan Maluku Tenggara berada pada zona kuning. Hanya Kabupaten Seram Bagian Barat saja yang masuk dalam zona merah.

Namun hebatnya di Tahun 2019, Kabupaten Seram Bagian Barat berhasil masuk ke zona kuning. (Baca: Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Pemkab Seram Bagian Barat pada 2018 Terendah se-Indonesia)

Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala mengatakan terdapat beberapa temuan penting yang perlu segera untuk dibenahi dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, misalnya seperti tingginya ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

"Data yang berhasil dihimpun melalui penilaian kepatuhan menunjukkan terdapat 132 kabupaten dari 215 kabupaten yang dinilai atau sebesar 61,40% belum menerapkan keterpaduan pelayanan publik secara utuh. Pada tingkat Pemerintah Kota, dari 36 Kota yang diteliti, sebanyak 17 diantaranya atau sebesar 47,22% masih belum menerapkan keterpaduan pelayanan publiknya secara optimal," jelasnya.

Selain itu, Adrianus juga menyebutkan penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman RI juga memantau pelaksanaan perizinan investasi yang terhubung dalam programOnline Single Submission (OSS).

"Percepatan dan efektifitas yang diharapkan melalui program ini mengalami beberapa kendala seperti produk pelayanan yang tidak seragam, lambannya penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi," terangnya.

Adrianus menambahkan, untuk memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

"Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Untuk tahun 2020 dan seterusnya, Adrianus mengungkapkan Survei Kepatuhan akan mengalami perubahan total, baik dari sisi metode yang digunakan maupun komponen penilaiannya.

Baca Juga