Sekilas Info

PELAYANAN PUBLIK

Masuk Zona Merah, Ombudsman RI Menilai Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Pemprov Maluku Rendah

satumalukuID - Kekhawatiran Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku Hassan Slamet terkait kemungkinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terancam masuk zona merah dalam hal tingkat kepatuhan pelayanan publik menjadi kenyataan.

Hasil terbaru survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 yang dirilis Ombudsman RI menunjukkan Pemprov Maluku masuk zona merah yang artinya memiliki predikat kepatuhan yang rendah. Sekalipun dibanding dengan Papua Barat dan Sulawesi Barat yang merupakan provinsi hasil pemekaran.

“Dari penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 6 (enam) Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa sebanyak 2 Pemerintah Provinsi masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi yakni Pemprov Jambi dengan nilai 96,15 dan Pemprov Sulawesi Tenggara (86,65),” ungkap Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai Rabu (27/11/2019) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Tiga pemprov masuk dalam zona kuning, dimana dua pemprov merupakan hasil pemekaran, yakni Papua Barat dengan nilai 80,01, Kalimantan Barat (78,63) dan Sulawesi Barat (77,77). Provinsi Papua Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua, begitu juga dengan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan.

Dan satu-satunya Pemerintah Provinsi masuk dalam Zona Merah atau memiliki predikat kepatuhan rendah adalah Pemprov Maluku. Salah satu dari delapan provinsi yang ada saat awal-awal kemerdekaan RI ini hanya mengumpulkan nilai di bawah 50, tepatnya 45,31.

BACA JUGA: Gubernur Jarang Masuk Kantor, Ombudsman Maluku Soroti Pelayanan Publik yang Tidak Optimal

Menurut Amzulian Rifai, survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik  tahun ini dilaksanakan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten, sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717 dan jumlah unit layanan yang disurvei sebanyak 2.366.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Ombudsman Perwakilan Maluku Hassan Slamet sempat mengecam sikap Gubernur Maluku yang dilaporkan masyarakat lantaran sikapnya yang malas masuk kantor sehingga mengganggu pelayanan publik.

Hassan Slamet sempat mengemukakan kekhawatiran jika sikap tersebut tidak diubah bisa mengakibatkan Pemprov Maluku masuk dalam zona merah tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik.

Pada kesempatan tersebut, Ombudsman RI kemudian menganugerahkan Predikat Kepatuhan Tinggi kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Pemprov Jambi, Pemprov Sulawesi Tenggara serta 12 Pemkot dan 71 Pemkab.

Penulis: m-5/Petra Josua
Editor:Redaksi

Baca Juga