satumalukuID - Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya memrogramkan pemanfaatan kapal motor penyeberangan (KMP) jenis roll on - roll off (roro) untuk menggairahkan pengembangan pariwisata di Maluku.

Dirut PD Panca Karya, Rusdy Ambon, dikonfirmasi, Selasa (26/10/2019), mengatakan, telah berkoordinasi dengan Kemenhub dan disetujui Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk memanfaatkan KMP Bahtera Nusantara II untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan pariwisata.

"Kami memprogramkan KMP tersebut melayari trayek Ambon - Banda, kabupaten Maluku Tengah -  Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sehingga terjamin kelancaran transportasi wisatawan yang siap menikmati pesona wisata di tiga daerah tersebut," ujarnya.

Wisatawan, menurut Rusdy, bisa memanfaatkan KMP tersebut untuk waktu tempuh dua hari trayek Ambon - Banda - Langgur dan Kota Tual guna menikmati aneka pesona wisata yang memiliki keunggulan kompratif dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

"Kami (PD Panca Karya) juga mencermati peluang bisnis menyediakan tempat penginapan di Banda sehingga satu paket  untuk trayek penyeberangan Ambon - Banda," katanya.

Pengoperasian KMP yang dijadwalkan beroperasi pada Desember 2019 ini juga diprogramkan PD Panca Karya untuk bisnis pembelian ikan di Banda selanjutnya dijual di Ambon yang pangsa pasarnya ekonomis.

"Jadi terobosan jenis usaha ini akan dikelola dengan menerapkan manajemen profesional oleh SDM berkualifikasi sehingga bisa memberikan kontribusi bagi PAD Maluku," ujar Rusdy.

Dia yang ditunjuk Gubernur Maluku, Murad Ismail sebagai Dirut PD Panca Karya pada 22 Mei 2019 selama lima bulan terakhir ini telah berusaha membenahi manajemen, SDM dan menerapkan program inovasi sehingga bisa membayar utang BUMD ini dengan memanfaatkan pendapatan dari pengoperasian KMP Tanjung Kuako trayek Hunimua, pulau Ambon, kabupaten Maluku Tengah - Waipirit, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

KMP Tanjung Kuako pendapatannya berkisar Rp800 juta - Rp900 juta per bulan sehingga dimanfaatkan untuk membayar gaji pegawai.

"Saya telah meminta Gubernur Murad dan disetujui Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon untuk mengelola KMP Sardinela yang sedang naik doking selanjutnya akan dioperasikan di trayek Hunimua - Waipirit sehingga pendapatan semakin membaik," kata Rusdy.

Dia mengakui, lima KMP lainnya yang dikelola PD Panca Karya masih disubsidi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sehingga bila KMP Bahtera Nusantara II beroperasi dengan pendapatan ekonomis, maka mempertimbangkan untuk meminta satu unit KMP jenis roro guna mendukung kelancaran transportasi wisatawan di kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur (SBT) maupun kabupaten lainnya.

"Pengoperasian KMP jenis roro strategis dalam menjawab kebutuhan transportasi di Maluku karena aktivitas penerbangan ke sejumlah daerah masih kurang frekuensinya," tandas Rusdy.

Catatan Antara, KMP Bahtera Nusantara II memiliki kapasitas angkut 400 orang dan 29 unit kendaraan campuran (19 unit truk besar dan 10 unit kendaraan) dengan kecepatan percobaan 16 knot per jam.

Kapal penyeberangan yang dibangun oleh PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard menggunakan dana APBN tahun anggaran 2018-2019 sebesar Rp90 miliar dengan waktu pembangunan selama 22 bulan.

Sebelumnya Maluku juga telah memperoleh dua KMP berbobot 500 GT yang diresmikan Presiden Jokowi saat perayaan hari puncak HPN di Ambon pada 9 Februari 2017 yakni KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.

KMP Tanjung Sole saat ini melayari rute Namlea (Pulau Buru)-Manipa-Waesala, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sedangkan KMP Lelemuku melayari lintasan Saumlaki-Adaut-Letwurung di kabupaten Kepulauan Tanimbar.