Sekilas Info

INVESTASI PERIKANAN

Energi Listrik Jadi Kendala Pengembangan Perikanan di Maluku, Ada Wilayah Cuma Menyala 3 Jam Sehari

Foto Ilustrasi jaringan listrik

[the_ad_placement id="before-content"]satumalukuID – Energi listrik masih menjadi masalah bagi Provinsi Maluku. Potensi kelautan dan perikanan Maluku tak bisa dikembangkan maksimal, karena banyak daerah potensial ikan dan hasil laut di Maluku yang ketersediaan energi listriknya minim.

"Bagaimana kita mau menggalakkan sektor kelautan karena salah satu sumber PAD Maluku adalah laut, namun di sisi lain ketersediaan energi listrik yang memadai masih jadi kendala," kata Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol di Ambon, Rabu (27/11/2019).

Menurut dia, investor tidak mau hadir karena ketersediaan tenaga listrik di daerah-daerah masih minim, sementara investasi bidang kelautan tidak bisa di Kota Ambon semata karena masih ada daerah potensi perikanan lain seperti Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Pulau Seram, dan Pulau Buru.

"Ini merupakan wilayah yang kesiapan listriknya harus penuh namun kenyataannya sampai sekarang masih minim," ungkap Saodah.

Sampai saat ini masih banyak terdapat desa-desa di Maluku yang masuk klasifikasi penerangan listrik yang hanya diberlakukan selama tiga jam, enam jam, 12 jam, dan 24 jam.

Masih ada sejumlah desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang jauh dari kota kecamatan itu hanya tiga jam lampu nyala seperti di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Utara Timur, dan Kei Besar Selatan.

Sebab di wilayah itu sudah ada jalan raya, namun bagi daerah lain yang belum ada jalannya maka listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang merupakan sarana infrastruktur dasar sulit ditemukan.

Jadi yang desa-desa yang jauh dari kota kecamatan itu hanya tiga sampai enam jam dan di kota kecamatan sendiri 12 jam lalu dilakukan pemadaman di sana.

"Warga menyatakan belum menikmati kemerdekaan, mengingat Maluku adalah daerah kepulauan maka perlu ada strategi pihak PLN agar bisa teraliri listrik, seperti di Pulau Toyando (Kota Tual) yang tidak mungkin ada pembangkit listrik di sana karena jaraknya terlalu jauh," katanya.

Daerah di sana terlihat terbelakang padahal memiliki potensi perikanan besar sehingga terjadi ketimpangan ekonomi.

Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku, Romelus Farfar mengatakan, pulau-pulau di wilayah ini masih terkendala pada terbatasnya tenaga listrik, kecuali Pulau Ambon yang surplus.

"Kalau ada investor perikanan khususnya yang berkeinginan membangun  pabrik es misalnya, saya sarankan bangun di Pulau Ambon," tandas Romelus.

Tanpa listrik pasti mati, dan pendingin yang di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru pakai genzet tetapi merugi dan pengusaha mengeluh karena mereka harus dibebani lagi dengan bahan bakar minyak jenis solar untuk pendingin ikan di kontainer.

"Jadi khusus untuk pabrik es atau coldstorage, kami ajukan permohonan ke KKP dan gubernur sudah tanda tangan dan ketemu menteri dan mengajukan kebutuhan itu untuk tauhn 2020 dan tunggu realsiasi mereka turun untuk mengecek lokasinya di mana," jelas Romelus.

DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur juga menyatakan ke DKP provinsi telah menyiapkan dana Rp2,5 mililar untuk merehabilitasi coldstorage di sana namun disarankan untuk berhati-hati.

Yang namanya coldstrorage atau pun pabrik es itu bukan urusan kewenangan kabupaten tetapi ada pada provinsi dan KKP sesuai aturan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Baca Juga

error: Content is protected !!