Sekilas Info

LOKALISASI TANJUNG BATUMERAH

Lokalisasi Tanjung Batumerah Ditutup Awal Desember, Kemensos Bantu Pemulangan PSK ke Daerah Asal

Foto ilustrasi saar penutupan lokalisasi di Jambi beberapa waktu lalu.

satumalukuID - Pemerintah Kota Ambon melaksanakan rapat koordinasi penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah. Hasilnya tempat prostitusi yang sudah puluhan tahun itu, akan ditutup pada awal Desember 2019.

"Pekan pertama Desember 2019 lokalisasi tanjung Batunerah resmi ditutup setelah dikeluarkan surat keputusan Wali Kota Ambon," kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dalam rapat koordinasi penutupan lokalisasi prostitusi itu di Ambon, Senin (25/11/2019).

Ia mengatakan, penutupan lokalisasi prostitusi itu akan didahului dengan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, sosialisasi ke penghuni lokalisasi, dan konsultasi dengan Kementerian Sosial.

"Hasil konsultasi dilakukan workshop antara Kemensos, Pemkot Ambon dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam rencana penutupan lokalisasi yakni OPD terkait, unsur TNI Polri, kejaksaan, pegiat sosial, untuk mendengar kebijakan yang ditempuh pemerintah, " timpalnya.

Richard menjelaskan, penutupan lokalisasi prostitusi akan mencakup pemulangan pekerja lokalisasi ke daerah asal serta pemberian uang saku dan modal usaha untuk mereka.

Menurut data pemerintah, ada 110 perempuan yang bekerja di lokalisasi prostitusi Tanjung Batu Merah dan 82 di antaranya berasal dari luar Ambon seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Makassar, Kendari, Medan, Kalimantan Timur, Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah.

Sementara itu, Kementerian Sosial  akan membantu proses pemulangan dan pemberdayaan Pekerja Sosial Perempuan (PSP) di lokalisasi tanjung Batu Merah kota Ambon.

"Penutupan lokalisasi tanjung Batu Merah pada awal Desember 2019, kita akan membantu proses rehabilitasi sosial serta bantuan usaha produktif, jaminan hidup dan biaya transport kepulangan ke daerah asal, " kata Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial RI, Waskito Budi Kusumo di Ambon, Senin (25/11/2019).

Penutupan lokalisasi katanya, merupakan kebijakan pemerintah, saat ini sudah 163 dari 169 lokalisasi yang telah tutup oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Tahun 2019 cukup banyak lokalisasi yang ditutup bahkan ada yang ditutup sendiri oleh pemerintah daerah..

"Kita telah menerima proposal penutupan lokalisasi dari Pemkot Ambon dan ditindaklanjuti dengan workshop yang digelar hari ini untuk melihat kesiapan pemda dan unsur terkait, " katanya.

Penutupan lokalisasi katanya dilakukan dalam rangka meningkatkan martabat kaum wanita, selain itu proses penutupan lokalisasi akan diberikan pemberdayaan bagi PSP serta pendampingan dari dinas sosial dan LSM.

"Pemberdayaan yang dilakukan paling tidak mereka para PSP bisa mandiri secara ekonomi dan tidak lagi menjual diri, sehingga semua bisa teratasi dengan baik, ujarnya.

Dijelaskannya, pemberdayaan yang diberikan dari perspektif rehabilitasi sosial yakni bantuan terapi fisik, psikososial, mental spiritual dan penghidupan.

Bantuan kata Budi, yang diberikan ada empat terapi yakni terapi fisik, pssikososial, mental spiritual dan penghidupan.

Terapi penghidupan salah satunyanya fokus treatmen yang mengarah pada sosial enterpreanur, contoh jika ada yang hobi masak maka akan diarahkan untuk kuliner.

"Intinya kita akan sesuaikan dengan kemampuan mereka, kita juga akan datangkan ahli untuk melatih keterampilan, sehingga ketika lepas dari lokalisasi akan punya keterampilan dan modal usaha, " ujarnya.

Bantuan stimulan yang akan diberikan kepada PSP sebesar Rp 5 juta per orang, selain itu juga diberikan jaminan hidup selama satu bulan.

"Setelah memberikan bantuan akan dilanjutkan dengan monitor yakni bertemu dengan pemerintah daerah terutana dinsos setempat untuk memantau perkembangan paska penutupan lokalisasi, " tandas Budi.

Baca Juga

error: Content is protected !!