Sekilas Info

LOKALISASI TANJUNG BATUMERAH

Wawali Syarif Hadler Temui Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Bahas Penutupan Lokalisasi Tanjung Batumerah

Foto Arsip saat Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (saat ini menjabat Menteri Perindustrian) meninjau lokalisasi Tanjung Batu Merah Kota Ambon, Senin, (30/9/2019).

satumalukuID – Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler melakukan koordinasi dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial membahas persiapan penutupan lokalisasi Tanjung Batumerah. Rencana penutupan lokalisasi di kawasan Batumerah itu masih on the track dan sedikit menemui hambatan karena adanya bencana gempa dan pergantian Menteri Sosial.

"Koordinasi penutupan lokalisasi Tanjung BatuMerah hari ini dilakukan Wakil Wali kota Ambon dengan dirjen rehabilitasi sosial, untuk membahas persiapan penutupan lokalisasi," kata Wali kota Ambon Richard Louhenapessy, Senin (11/11/2019).

Ia mengatakan, tahap awal penutupan lokalisasi dilakukan pada November 2019 ini, tetapi terkendala bencana alam gempa bumi yang melanda kota Ambon sejak akhir September.

Selanjutnya terjadi pergantian menteri sosial, sehingga perlu adaptasi serta koordinasi langkah konkrit yang akan dilakukan setelah terlaksana penutupan lokalisasi.

"Penutupan lokalisasi akan ditindaklanjuti dengan pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar, sedangkan yang tidak memiliki KTP Ambon akan kembalikan ke daerah asal, karena itu harus dikoordinasikan," ujarnya.

Richard menyatakan, pihaknya telah menyiapkan proposal ke Kemensos terkait dengan persiapan pemberdayaan warga lokalisasi Tanjung Batumerah setelah ditutup.

Dukungan penutupan lokalisasi datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ambon. Akan tetapi, katanya, penutupan itu bukan hanya keinginan umat Muslim, namun juga seluruh umat beragama di Kota Ambon.

"Penutupan lokalisasi tersebut bukan atas inisiatif pemerintah Kota Ambon, melainkan permintaan dari MUI, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta aparat TNI dan Polri, " tandasnya.

Pemkot Ambon juga telah melakukan sosialisasi dengan para pekerja sosial komersil (PSK) terkait proses pemberdayaan setelah penutupan lokalisasi.

"Prinsipnya kita akan memperhatikan nasib para pekerja seks komersial (PSK), termasuk juga para pedagang yang selama ini beraktifitas. Semua akan dilakukan secara bertahap sehingga tetap ada solusi bagi mereka dan berdampak positif masyarakat,” kata Richard.

Baca Juga

error: Content is protected !!