Sekilas Info

KASUS PEMBUNUHAN

Jaksa Minta Majelis Hakim Lanjutkan Pemeriksaan Perkara Pembunuhan di Negeri Latu

Daniel Leonard Terdakwa Zulkarnain Patty di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (5/11/2019)

satumalukuID - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat meminta majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di hutan pantai Negeri Latu dengan terdakwa Zulkarnain Patty.

"Dalam surat dakwaan kami telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti) berdasarkan fakta-fakta," kata JPU Mourits Palijama yang didampingi Gerald Salhuteru di Ambon, Selasa (15/11/2019).

Penjelasan JPU disampaikan majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang diketuai Lucky Rombot Kalalo dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi penasihat hukum Mustakim Weno atas nama terdakwa Zulkarnain Patty alias Nain.

Penasihat hukum terdakwa menyampaikan eksepsi setelah mendengar pembacaan dakwaan jaksa atas kliennya dalam persidangan pekan lalu yang menyatakan tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum formil dan materiel sesuai dengan diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dan surat dakwaan kabur (obscuur libel).

"Alasan penasihat hukum bahwa penerapan pasal-pasal dalam surat dakwan memuat pertentangan satu dengan lainnya yang merugikan kepentingan pembelaan diri terdakwa dan pertentangan di perumusan perbuatan satu dengan lainnya menimbulkan keraguan dalam diri terdakwa tentang perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa," timpal jaksa.

Bahwa penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan dari dakwaan penuntut umum sebagai dakwaan yang memuat pertentangan satu dengan lainnya.

Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana syarat materiel ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP maka surat dakwaan diancam batal demi hukum (null and void).

Terhadap eksepsi penasihat hukum, penuntut umum menanggapi bahwa surat dakwaan tidak kabur karena telah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan identitas atau data diri terdakwa dan dibenarkan dalam persidangan awal pada tanggal 22 Oktober 2019.

"Eksepsi penasihat hukum telah melampaui lingkup eksepsi karena sudah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang," kata JPU.

Majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembacaan putusan sela majelis.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi

Baca Juga