Sekilas Info

ACARA SYUKURAN

Rayakan Satu Tahun Memimpin Pemkab Maluku Tenggara Thaher-Petrus Gelar Syukuran

Humas Pemkab Maluku Tenggara Suasana syukuran 1 tahun pemerintahan Thaher Hanubun-Petrus Beruatwarin

satumalukuID - Merayakan satu tahun memimpin Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati M Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Petrus Beruatwarin menggelar syukuran.

Siaran pers yang diterima ANTARA di Ambon, Jumat, acara syukuran yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Jalan Langgur-Debut pada Kamis (31/10) malam dihadiri oleh Plt Sekda Malra, Pimpinan OPD, unsur pimpinan TNI/Polri, Tokoh Agama, Anggota DPRD Malra, Pimpinan BUMN/swasta, Pimpinan Parpol, Kepala Ohoi, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.

Syukuran satu tahun kepemimpinan Thaher-Petrus mengusung tema "Memimpin dengan Cinta".

Bupati Thaher pada kesempatan tersebut mengajak seluruh komponen dalam masyarakat Malra untuk mencintai daerah ini seperti keluarga sendiri.

"Selaku penyelenggara pemerintahan, kita harus tetap bersinergi mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga ke tingkat pemerintahan kabupaten, sehingga apa yang kita inginkan demi kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," katanya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa dirinya dalam kesempatan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Ambon tanggal 28 Oktober lalu telah menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi Malra.

"Persoalan-persoalan tersebut di antaranya listrik, jalan, jembatan, kesehatan dan pendidikan, serta kemiskinan," ujar Thaher.

Menurut dia, Presiden menjawabnya dengan menugaskan Menteri PUPR menangani persoalan jalan di wilayah Malra sepanjang 175 km. Selain itu, memberikan bantuan 1 unit kapal ferry dan pelabuhan, serta perhatian terhadap kebutuhan listrik di Malra.

Wakil Bupati Malra Petrus Beruatwarin menyatakan, syukuran ini hendaknya dimaknai sebagai wadah introspeksi dan sekaligus sebagai evaluasi kinerja OPD.

Petrus juga membacakan capaian-capaian seluruh OPD di Malra selama setahun terakhir.

"Beberapa capaian di antaranya, dalam hal pelayanan hak-hak sipil melalui Disdukcapil telah melakukan percepatan pelayanan penandatanganan dokumen kependudukan secara elektronik," katanya.

Di bidang kebudayaan, pemerintah daerah dan seluruh komponen telah mendeklarasikan hari nen dit sakmas, dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap hari Jumat diwajibkan menggunakan bahasa Kei.

Bidang pengawasan lebih diprioritaskan pada sistem pencegahan. Sesuai hasil pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ke depan lebih didorong untuk semakin transparan dan akuntabel.

Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah Malra tahun 2019 mendapat apresiasi sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Provinsi Maluku.

Aspek pelayanan dasar kinerja pelayanan pendidikan terus meningkat.

Dalam bidang kesehatan cakupan pelayanan kesehatan mencapai 100 persen di seluruh wilayah melalui pelayanan 18 puskesmas.

Bidang infrastruktur upaya peningkatan terus ditingkatkan, pembangunan dan peningkatan jalan jadi prioritas.

Pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni di fokuskan pada wilayah kantong kemiskinan di Pulau Kei Besar, tahun 2019 jumlah rumah yang direhabilitasi adalah 239 yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Pulau Kei Besar.

Aspek pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, telah dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan ohoi, penguatan peran kelembagaan adat, fasilitasi proses dan penetapan kepala ohoi definitif, hingga kini 68 ohoi definitif atau 35,41 persen dari total 192 ohoi, dan komitmen kami akan diselesaikan paling lambat Januari 2020.

Pelantikan Kepala Desa

Pelantikan tiga kepala desa mewarnai acara syukuran tersebut, dimana kepala desa definitif yang dilantik oleh Bupati Thaher di antaranya Kepala Ohoi Dian Darat, Hoat, dan Ohoiwirin.

Dalam arahannya, Thaher menyampaikan bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan yang melayani warga dengan segenap hati, dedikasi dan loyalitas yang sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Thaher juga berpesan agar penggunaan anggaran Ohoi harus dipergunakan secara baik, pengawasan sangat ketat dilakukan oleh penegak hukum dalam pemanfaatan dana desa tersebut.

Penulis: Shariva Alaidrus
Editor:Redaksi
Photographer:Humas Pemkab Malra

Baca Juga