Sekilas Info

PIMPINAN DPRD MALUKU

Rahakbauw Tetap Dilantik Jadi Wakil Ketua, Wattimury Ketua DPRD Provinsi Maluku Periode 2019 – 2024

Daniel Leonard Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Wisnu Wardoyo melantik dan mengambil sumpah jabatan empat pimpinan DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2014 daam sebuah rapat paripurna istimewa DPRD yang dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail., Jumat (25/10/2019) .

satumalukuID – Politikus Partai Golkar Richard Rahakbauw tetap dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku periode 2019 – 2024 kendati ada surat penangguhan dari DPP Partai Golkar. Pelantikan didasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.81 tahun 2019.

Richard Rahakbauw dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku bersama Melkianus Sairdekut (Partai Gerindra), dan Azis Sangkala (PKS), serta Drs. Lucky Wattimury (PDI Perjuangan) yang menjabat Ketua DPRD.

Keempat pimpinan DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024 yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua melaksanakan pengambilan sumpah dan janji yang dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Wisnu Wardoyo.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPP Partai Golkar memasukkan surat yang ditandatangani ketua umum DPP Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodwejk Paulus tentang pembatalan surat DPP sebelumnya tanggal 17 September 2019 terkait penetapan calon pimpinan DPRD Maluku. (Baca: Surat DPP Golkar Ganjal Rahakbauw Jadi Wakil Ketua DPRD Maluku Namun Ditampik Pimpinan Sementara).

Isi surat menyangkut pergantian pimpinan sementara DPRD yang semula ditetapkan Richard Rahakbauw diganti dengan Rasyid Effendi Latuconsina.

Namun, akhirnya disepakati bahwa SK Mendagri tetap akan dilaksanakan yang artinya Richard Rahakbauw tetap dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku,

Pengambilan sumpah janji sebagai pimpinan definitif DPRD Maluku di Ambon, Jumat (25/10/2019), berlangung dalam rapat paripurna khusus DPRD yang dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail, 39 anggota DPRD provinsi serta undangan dari berbagai instansi termasuk militer dan polri.

Pimpinan sementara ketua DPRD setempat, Lucky Wattimury membuka rapat paripurna istimewa dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.81 tahun 2019 oleh Plt Sekretaris DPRD, Bodewyn Wattimena.

SK Mendagri tersebut memuat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024.

Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, segera setelah pelantikan ini para pimpinan definitif akan membentuk alat kelengkapan dewan lainnya seperti komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan. Badan Anggaran, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

"Patut disadari bahwa kehadiran DPRD sangat menentukan kebijakan pembangunan karena memiliki fungsi-fungsi," katanya.

Pelantikan hari ini adalah sebuah amanat konstitusional dari rakyat Maluku kepada PDIP, Partai Golkar, dan Parta Gerindra, serta Partai Keadilan Sejahtera

Dikatakan sangat istimewa karena walau pun berstatus sebagai wakil rakyat tetapi kedudukan selaku pimpinan DPRD secara otomatis menempatkan saudara-saudara menjadi perwakilan dari keseluruhan lembaga ini.

Dalam kedudukan yang istimewa itulah maka saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara antara lain pimpinan adalah jabatan yang strategis dalam menentukan arah lembaga ini maka harus dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak.

Antara lain TNI polri, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan DPRD bertanggungjawab dan menjadi mitra dengan pemerintah.

"Saya minta dukungan dan kerjasama DPRD untuk merealisasikan tugas utama saya selaku kepala daerah yang memprioritaskan mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan," tandas gubernur.

Gubernur juga minta kesungguhan untuk bekerja bagi rakyat dan daerah ini.
Pewarta : Daniel Leonard

Baca Juga

error: Content is protected !!