Sekilas Info

KASUS PEMBOBOLAN BNI

Tim Hukum Tersangka Pembobol Dana Nasabah BNI Ambon Persoalkan Media Menyerang Privasi Orang Lain

Daniel Leonard Ketua tim PH tersangka dugaan skandal pembobolan dana nasabah BNI 46 Cabang Ambon, Fistos Noya menilai pemberitaan media massa tentang kilennya FY alias Fara terlalu tendensius dan telah menyerang privasi orang lain secara terbuka.

satumalukuID - Pemberitaan media massa tentang terlapor FY alias Fara dalam skandal dugaan pembobolan dana nasabah BNI Cabang Utama Ambon dinilai terlalu tendensius dan telah menyerang privasi orang lain secara terbuka.

"Pada gilirannya kami akan meminta untuk membuktikan pemberitaan tersebut serta mempertanggungjawabkannya, dan kalau tidak mampu maka dampak hukumnya pasti ada," kata ketua tim penasihat hukum Fara, Fistos Noya di Ambon, Selasa.

Sejumlah pemberitaan yang dinilai menyerang privasi orang seperti tudingan pembuatan kartu Anjungan Tunai Mandiri dari nasabah yang tidak membuat ATM agar dananya ditarik sepihak oleh terlapor, cinta terlarang atau cinta segi tiga, hingga pernikahan di Hongkong.

Menurut dia, awalnya tim PH sudah menyampaikan hak jawab kepada media tertentu namun yang dimuat hanyalah sebatas kulit atau casingnya saja.

Padahal penyajian berita dalam media massa haruslah menggunakan sumber yang jelas, kapabel, dan bisa dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan opini buruk di masyarakat.

"Yang dimuat salah satu media tidak benar dan kita sudah bikin hak jawab, sayangnya orang yang bersangkutan tidak memuat hak jawab seluruhnya tetapi hanya memuat kulitnya saja dan ketika hak jawab dimuat seperti itu maka dampaknya seperti apa serta menimbulkan kerugian matrial dan imatrial terhadap klien kami," tegas Fistos.

Tim PH juga memahami kalau dilaporkan secara pidana pastinya akan diperhadapkan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tentang penyampaian hak jawab yang telah diakukan.

Sehingga tim PH akan menempuh upaya hukum secara perdata untuk meminta pertanggung-jawaban hukum akibat pemberitaan tersebut dan bila terbukti ada unsur perbuatan melawan hukum (PMH) maka akan ditindaklanjuti lagi secara pidana.

"Kalau hukum pidana maupun UU Pers bilang ada hak jawab tetapi di ranah hukum perdata tidak mengatur atau mengakui hal demikian, dan begitu PMH terbukti maka pidana akan jalan," tandasnya.

Apalagi ada pemberitaan miring yang dimuat di online maka tim PH akan menggunakannya sebagai dasar dugaan pelanggaran undang-undang tentang ITE.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi
Photographer:Daniel Leonard

Baca Juga

error: Content is protected !!