Sekilas Info

UPAH MINIMUM PROVINSI

Upah di Maluku Harus Menyesuaikan Kebutuhan Hidup Layak, Proyeksi UMP 2020 Naik 8,15 Persen

satumalukuID - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 akan naik sebesar 8,15 persen, hal itu merujuk surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 pada Kamis, 17 Oktober 2019. Provinsi Maluku dan Maluku Utara termasuk dalam tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dengan nilai kebutuhan hidup layak.

Pemerintah akan bersikap tegas memberlakukan sanksi kepada para kepala daerah yang tidak melakukan penyesuaian UMP.

Menurut Menaker Hanif Dhakiri, nilai 8,15 persen tersebut disyaratkan sesuai dengan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020.

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 inflasi nasional sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

Sehingga kenaikan UMP dan UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional adalah 8,51 persen.

Upah minimum yang ditetapkan tersebut harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam menetapkan upah minimum haruslah dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.

"Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi," tulisnya dalam butir kedua surat tersebut.

Menaker Hanif Dhakiri mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak pada 1 November 2019.

Sementara itu, Hanif menyebut ada tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP dengan nilai kebutuhan hidup layak, antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Seperti diketahui, UMP Maluku 2019 ditetapkan sebesar Rp2.400.664 per bulan. Jumlah tersebut naik 8,3 persen dibanding UMP tahun 2018 sebesar Rp2.222.220 per bulan. Penetapan UMP Maluku dilakukan 1 November 2018 lalu. (Baca: Upah Minimum Provinsi Maluku Tahun 2019 Rp 2,4 Juta).

Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan hal tersebut akan mendapatkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh menteri.

Jika teguran tertulis sudah dilayangkan dua kali berturut-turut namun kepala daerah belum juga melaksanakannya, maka kepala daerah akan dihentikan sementara selama tiga bulan.

Selanjutnya juga kepada daerah yang telah diberhentikan sementara tersebut tidak juga menindaklanjuti program tersebut maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Baca Juga