Sekilas Info

DPRD PROVINSI MALUKU

PDIP, Golkar, Gerindra, PKS, Hanura dan Demokrat Miliki Fraksi Sendiri; Partai Lain Fraksi Gabungan

ANTARA/Daniel Leonard Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Wisnu Wardoyo mengambil sumpah dan janji 43 Anggota DPRD Provinsi Maluku yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mendagri nomor 161.81/4052 tahun 2019 di Ambon, Senin, (16/9/2019).

satumalukuID - Pimpinan sementara DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan dari 43 anggota legislatif periode 2019-2024 yang baru dilantik, terdapat enam fraksi utuh yang sudah terbentuk dan tinggal menunggu pengajuan nama-nama ketua fraksi dari setiap parpol.

"Tugas pimpinan sementara DPRD Provinsi Maluku diantaranya memproses pembentukan pimpinan definitif dan memimpin rapat-rapat, dan hari ini sudah melakukan rakor dengan anggota dewan dan partai-partai politik sebab belum ada fraksi," katanya,  di Ambon, Selasa (17/9/2019).

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 dan tata tertib DPRD, maka ada enam partai yang bisa membentuk fraksi sendiri yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, dan Partai Demokrat.

Semua partai ini bisa membentuk fraksi sendiri dan diminta paling lambat pada Rabu, (18/9) dapat memasukan nama ketua fraksinya ke pimpinan sementara DPRD melalui Sekretaris DPRD Maluku.

Kemudian ada beberapa fraksi yang tidak memenuhi persyaratan membentuk fraksi sendiri antara lain PKB, Nasdem, PPP, Perindo, PAN, dan Partai Berkarya sehingga harus dibentuk fraksi gabungan.

Menurut dia, yang sudah ada kesepakatan internal diantara parpol-parpol ini untuk membentuk satu fraksi gabungan adalah PKB dan PPP yang telah diperkuat dengan surat pernyataan bersama.

Sedangkan Partai Nasdem, Perindo, Berkarya, dan PAN belum bisa membentuk satu fraksi gabungan, dan dalam rapat tadi sudah difasilitasi oleh pimpinan sementara DPRD untuk membentuknya.

Namun ada surat dari Partai Nasdem dan PAN melalui Sekretaris DPRD Maluku yang ditandatangani pimpinan Parpol yakni Partai Berkarya, Nasden, dan PAN yang menyatakan mereka akan bergabung dalam satu fraksi.

Kondisi ini menggambarkan adanya masalah dalam internal PAN, karena di satu sisi ada surat dari DPW melalui sekretaris dan Wakil Ketua menyatakan bergabung dengan Partai Nasdem.

Tetapi di sisi lain ada surat Ketua DPW dan Wakil Sekretaris yang menyatakan bergabung dengan Perindo dan Partai Berkarya.

"Persoalan di parpol janganlah dibawa ke DPRD dan kami kembalikan ke parpol, dan hari ini kami sudah menyurati pimpinan PAN untuk memberikan kepastian mau bergabung dengan Perindo dan Partai Berkarya atau gabung dengan Nasdem," ujar Wattimury.

Sehingga pimpinan sementara DPRD masih menunggu jawaban mereka dan mudah-mudahan saja salam waktu singkat bisa terselesaikan dan setelah itu akan membentuk fraksi mengumumkannya dalam rapat paripurna.

Ditambahkan, setelah fraksi terbentuk baru dilanjutkan dengan membuat tata tertib DPRD karena akan dibuat panitia khusus (Pansus) dan anggotanya diajukankan oleh masing-masing fraksi.

Pansus ini diharapkan cepat bekerja karena dalam tatib ada tata cara pemilihan pimpinan DPRD baru masuk ke tahap penentuan pimpinan dewan yang definitif.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!