Sekilas Info

KONTROVERSI PELANTIKAN DPRD MALUKU

Mendagri Bisa Digugat karena Dinilai Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait Kurnala dan Gaspersz

Kolase foto Fahri Bachmid dan Mendagri Tjahjo Kumolo

satumalukuID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dinilai keliru dan telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait tidak dilantiknya dua calon anggota DPRD Provinsi Maluku terpilih periode 2019-2024, yaitu  Welhelm Daniel Kurnala dari PDIP dan Roby Gaspersz dari Partai Gerindra. Seharusnya kedua politisi itu dilantik bersamaan dengan 43 anggota DPRD Maluku lainnya pada Senin 16 September 2019 lalu.

“Tidak dilantiknya Kurnala dan Gaspersz bersamaan dengan 43 anggota dewan lainnya itu meninggalkan persoalan hukum yang serius,” kata DR Fahri Bachmid SH MH yang dimintai pandangannya Selasa (17/9/2019).

Menurut Fahri, secara yuridis calon anggota DPRD terpilih yang diusulkan kepada Mendagri oleh KPU Provinsi Maluku telah melalui tahapan-tahapan proses Pemilu yang sistemik. Hal itu didasarkan pada ketentuan pasal 411 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu mengenai penetapan hasil Pemilu,kemudian ketentuan pasal 421 ayat (2) UU No. 7/2017 mengenai penetapan calon terpilih.

Jadi secara normatif,  proses penetapan sampai dengan pengusulan kepada Mendagri telah melalui serangkaian proses dan tahapan yang telah diatur dalam undang-undang Pemilu itu sendiri, sehingga menjadi wajib hukumnya untuk seseorang calon terpilih agar dilantik sebagaimana mestinya.

Artinya pengusulan yang dilakukan oleh KPU Maluku wajib dianggap sah dan benar terkait pengusulan 45 orang calon anggota DPRD terpilih, sebagaimana dikenal dengan asas “preasumtio iustae causa” yaitu suatu keputusan tata usaha negara (beschikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan. “Dengan demikian Mendagri wajib melaksanakan penetapan KPU Maluku," jelasnya.

Selanjutnya, dikatakan,  tidak dikenal istilah atau pranata pembatalan oleh Mendagri, sebab secara hukum, Mendagri tidak punya otoritas untuk membatalkan atau tidak daftar calon anggota DPRD terpilih yang telah diajukan oleh KPU Provinsi Maluku . Sebab secara normatif “final approve” atas semua pentahapan dan proses Pemilu adalah KPU itu sendiri, bukan Mendagri.

Idealnya, jika terjadi penggantian atau pembatalan calon terpilih, maka secara teknis harus tunduk dan menggunakan mekanisme ketentuan pasal 426 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Pasal tersebut mengatur bahwa  “ Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi syarat; dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang , atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," tutur Fahri yang juga adalah Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Ambon ini.

Dengan demikian, lanjutnya, berdasarkan konstruksi permasalahan diatas, maka tidak dilantiknya dua calon anggota DPRD Maluku  terpilih tersebut tidak sejalan dengan norma hukum yang ada dalam undang-undang Pemilu, serta potensial menjadi masalah hukum yang serius, karena Mendagri telah bertindak sewenang-wenang.

Fahri membeberkan, bahwa secara konstitusional, ketika Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, maka putusan MK menjadi acuan serta pedoman penyelenggara Pemilu serta semua pihak termasuk Pemerintah untuk wajib taat pada perintah konstitusi. Artinya putusan MK merupakan produk konstitusi yang telah mengakhiri segala “dispute”.

"Jadi tidak ada lagi ruang-ruang sengketa yang dibuat, termasuk melalui instrumen Mahkamah Partai untuk membajak hak konstitusional calon terpilih, karena itu tidak dapat dibenarkan. Sehingga  segala hal menyangkut dengan sengketa hasil Pemilu acuannya adalah putusan MK dan bukan putusan Mahkamah Partai, karena sengketa hasil Pemilu yurisdiksi absolut adalah MK, bukan lembaga yang lain," tegas Fahri yang beberapa waktu lalu menjadi anggota Tim Pengacara pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin.

Menurutnya, jika terdapat kerugian konstitusional atas putusan Mendagri tersebut, maka kedua calon anggota DPRD Maluku  terpilih dapat mengujinya melalui pengadilan. Bisa menempuh upaya hokum melalui Pengadilan Tata Usaha  Negara sepanjang menyangkut dengan keputusan fiktif positif dan atau fiktif negatif pejabat tata usaha negara berdasarkan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun melalui pengadilan negeri untuk mengajukan Perselisihan Partai Politik berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

"Makanya kedua calon terpilih itu mempunyai “legal standing”untuk menguji tindakan dan perbuatan dari Mendagri serta Parpol itu ke pengadilan, agar semunya menjadi clear secara hukum,dan tidak ada pihak yang dirugikan," ungkap Fahri.

Penulis: SM-05
Editor:Redaksi

Baca Juga

error: Content is protected !!