Sekilas Info

DPRD MALUKU

KPU Maluku Heran Gazpers dan Kurnala Tak Dilantik, Gubernur Murad: Itu Masalah Internal Parpol

ANTARA/Daniel Leonard Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Wisnu Wardoyo mengambil sumpah dan janji 43 Anggota DPRD Provinsi Maluku yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mendagri nomor 161.81/4052 tahun 2019 di Ambon, Senin, (16/9/2019).

satumalukuID - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tidak pernah melakukan pengusulan penundaan dua nama calon anggota DPRD provinsi yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 2019 ke Mendagri.

"Intinya KPU tidak pernah ajukan penundaan pelantikan dua anggota DPRD provinsi yang terpilih dalam Pemilu Legislatif 2019, dan penundaan tidak bisa dilakukan seketika seperti itu namun harus ada tahapannya," kata Komisioner KPU setempat, Almudazir Sangaji, di Ambon, Senin (16/9/2019).

Menurut dia, sejauh ini juga tidak pernah ada pengusulan nama calon anggota DPRD provinsi yang baru dari parpol mana pun karena kewenangan penetapan calon terpilih ada di KPU sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Penetapan calon terpilih dilakukan KPU Maluku pada 12 Agustus 2019, dan tujuh hari kemudian disampaikan nama-nama calon terpilih kepada Mendagri melalui Gubernur Maluku.

Seharusnya, menurut ketentuan bila ada penundaan pelantikan itu diusulkan oleh KPU kepada Mendagri, namun untuk dua anggota DPRD provinsi masing-masing Roby Gazpers (Gerindra) dan Welhelm Daniel Kurnala (PDIP) tidak pernah ada usulan penundaan pelantikan.

Berkaitan dengan dua nama yang tidak disertakan dalam pelantikan, KPU tidak bisa menjawabnya karena yang dilakukan KPU adalah menetapkan nama-nama calon terpilih dan diusulkan ke Mendagri untuk dilantik.

Terhadap keadaan penundaan dan pergantian calon terpilih itu memang diatur, tetapi pintunya juga harus melalui KPU.

Penundaan itu harus jelas saat diusulkan baik pergantian calon berdasarkan ketentuan kalau misalnya ada calon terpilih yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau ada putusan pengadilan, maka sebelum pelantikan bila terjadi keadaan seperti ini harus diusulkan ke KPU.

"Nyatanya sampai sekarang tidak terjadi keadaan seperti yang disyaratkan, kemudian dari 45 calon yang diusulkan itu sudah ditetapkan KPU dan tidak ada yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi atau berhalangan tetap," kata dia pula.

Sementara itu pada kesempatan terpisah, Gubernur Maluku, Murad Ismail menyatakan, jangan mencampuri urusan dua legislator setempat periode 2019 - 2024 yang belum dilantik di Ambon pada 16 September 2019 karena ada masalah internal di masing-masing partai politik (parpol).

"Benar karena ada masalah internal sehingga Robby Gasperzs dari Partai Gerindra dan Wilhelm Daniel Kurnala di PDI Perjuangan belum dilantik," katanya, di Ambon, Senin (16/9/2019).

Gubernur Murad menyatakan, berdasarkan keputusan KPU Maluku mengusulkan 45 anggota DPRD setempat terpilih ke Mendagri, Tjahjo Kumolo. Sayangnya, Mendagri hanya menyampaikan SK pengesahan dan pengangkatan 43 anggota DPRD Maluku hasil pemilihan legislator (Pileg) pada 17 April 2019.

SK Mendagri tersebut bersamaan dengan pengesahan pemberhentian anggota DPRD Maluku periode 2014 - 2019 yang berakhir masa jabatannya pada 16 September 2019. Karena itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu memastikan bila masalah internal dua legislator itu di Parpol telah selesai, maka pasti dilantik.

"Kan bila masalah internal di Partai Gerindra dan PDI Perjuangan telah selesai, maka tinggal meminta untuk dilantik sehingga jangan mencampuri urusan masing - masing parpol," tandas Gubernur Murad.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi

Baca Juga