Sekilas Info

MORATORIUM DOB

DOB Provinsi MTR Kabarnya Tercatat di Kemendagri, Ditjen Otda: Moratorium Tak Dicabut, Kinerja DOB Provinsi Buruk

Daniel Leonard Foto ilustrasi rapat paripurna DPRD Maluku

satumalukuID - Perjuangan Daerah Otonom Baru (DOB) khususnya berupa pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya tidak membutuhkan energi yang besar karena program ini sudah tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Tetapi Direktorat Jenderal Kemendagri memastikan kebijakan moratorium DOB masih tetap berlaku karena hasil evaluasi menunjukkan kinerja pemerintahan daerah pemekaran baru tidak memuaskan.

"DOB ini sudah masuk agenda pemerintah dan Komisi II DPR-RI maupun DPD RI dimana pemerintah sudah memberikan sinyal akan ada provinsi baru di wilayah selatan Provinsi Maluku," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melki Frans di Ambon, Rabu (28/8/2019).

Hanya saja sebutan wilayah bagian selatan Provinsi Maluku ini cukup sensitif bagi masyarakat setempat karena sejarah masa lalu terkait organisasi sempalan Republik Maluku Selatan.

"Makanya sejak dahulu istilah ini tidak diterima warga maupun politisi dan akademisi di sana, sebab wilayah selatan itu adalah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Kabupaten Maluku Barat Daya," tandasnya.

Sehingga wacana pembentukan daerah otonom baru ini dipakai nama calon Provinsi Maluku Tenggara Raya yang mencakup satu kota serta tiga kabupaten di kawasan itu.

Menurut dia, meski pun moratorium tentang pembentukan DOB belum dicabut pemerintah, namun berbagai kesiapan untuk pemenuhan syarat-syarat administrasi tetap berjalan.

"Mengakhiri masa jabatan kami untuk periode 2014-2019, komisi akan melakukan rapat kerja dengan badan perjuangan pembentukan calon DOB," tandas Melki Frans.

Mereka yang diundang untuk rapat kerja ini khususnya untuk pembentukan calon kabupaten dan provinsi dengan mengundang para legislator terpilih untuk tingkat provinsi dari dapil Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, serta dapil KKT dan Kabupaten MBD.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah memastikan moratorium pemekaran daerah baru masih tetap berlaku. Itu berarti tidak ada proses pemekaran yang akan dilakukan, apalagi kinerja daerah pemekaran selama ini masih buruk.

Data hasil evaluasi capaian kinerja yang dilakukan Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan masih banyak persoalan yang terjadi dengan sejumlah DOB. Simak saja contohnya pada tujuh provinsi hasil pemekaran, yakni Provinsi Banten, Maluku Utara, Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan Gorontalo.

Menurut Drs. Akmal Malik, M.Si, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, persoalan yang terjadi adalah masih rendahnya inovasi dan kreativitas pimpinan daerah.  “Itu menjadi kendala terlebih regulasi yang dianggap tumpang tindih ini yang akan kita benahi ke depan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Di bidang pendidikan misalnya. Data Kemendagri menunjukkan rata-rata capaian kinerja untuk provinsi secara nasional sebesar 72,97%. DOB yang kinerjanya di bawah rata-rata terdapat pada Provinsi Banten dan Provinsi Maluku Utara, sedangkan kinerja terendah dicapai oleh Provinsi Papua Barat dengan 48,15% yang merupakan daerah pemekaran baru.

Di bidang kesehatan, kinerja DOB provinsi rata-rata capaiannya secara nasional adalah sebesar 88,45%. Provinsi yang kinerjanya di bawah rata-rata adalah Provinsi Papua Barat dengan rata-rata 62,56%, sedangkan kinerja terendah dicapai oleh Provinsi Maluku Utara dengan 54,15%.

Kinerja di bidang sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan pemukiman juga belum menggembirakan. Kendati begitu, Kemendagri sudah mengidentifikasi berbagai penyebab permasalahannya di tujuh provinsi DOB tersebut.

Dicontohkan, dalam pendidikan, masalah yang muncul di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga guru/pendidik sesuai kebutuhan, tenaga pendidik yang tidak betah di tempat tugas, manajemen pendidikan masih lemah, pembinaan dan pengawasan kinerja guru masih lemah, dan komitmen pejabat Dinas Pendidikan masih lemah.

Sedangkan di bidang kesehatan, kinerja penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan di tujuh daerah otonom tersebut belum berjalan maksimal karena beberapa masalah. Diantaranya adalah kurangnya tenaga medis yang bertugas di ibukota kabupaten maupun kecamatan, kelangkaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat, dan minimnya sarana prasarana kesehatan.

Baca Juga

error: Content is protected !!