Sekilas Info

11 DESA SEJAHTERA MANDIRI

Pemprov Maluku Mendorong Percepatan Penerapan Model Desa Sejahtera Mandiri di 11 Kabupaten

Humas Pemprov Maluku Wagub Maluku Barnabas Nataniel Orno bersama saat membuka sosialisasi hasil kajian Model Desa Sejahtera Mandiri, Provinsi Maluku 2019, di Ambon, Kamis (29/8).

satumalukuID - Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen mendorong percepatan penerapan model Desa Sejahtera Mandiri (DSM) di 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut sebagai instrumen  menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nataniel Orno di Ambon, Kamis menyatakan, pengembangan Desa Mandiri Sejahtera sangat penting dan menjadi acuan percepatan pembangunan desa, sekaligus menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang miskin maupun rentan miskin.

"Saya mengapresiasi pengembangan desa mandiri sejahtera sebagai bagian dari 100 hari kerja kepemimpinan saya bersama Gubernur Murad Ismail," kata Barnabas saat membuka sosialisasi hasil kajian Model Desa Sejahtera Mandiri, Provinsi Maluku 2019.

Model desa mandiri sejahtera merupakan konsep untuk membangun kewaspadaan masyarakat, partisipasi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan kehidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.

Menurutnya, hingga akhir tahun 2018 status desa sangat tertinggal dan tertinggal di Provinsi Maluku masih mencapai 76,32 persen dari total 1.200 desa.

"Menghadapi kondisi ini maka dibutuhkan kerja keras, kreativitas, inovasi dan sinergitas serta koordinasi optimal semua pihak untuk memajukan desa-desa di Maluku agar masyarakatnya keluar dari status kemiskinan," katanya.

Pemprov Maluku, ujar Wagub, membutuhkan berbagai konsep untuk mempercepat kemajuan pembangunan di Maluku, mengingat angka kemiskinan di Provinsi Maluku masih tinggi.

Selain itu, tantangan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku juga semakin besar dengan adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan PBB tentang pembangunan berkelanjutan tahun 2016-2030.

Dia berharap desa mandiri sejahtera dapat menjadi sebuah konsep mewujudkan visi pembangunan Maluku tahun 2019-2024 terutama percepatan pembangunan di provinsi tersebut.

"Fokus pembangunan di Maluku salah satunya yakni penyelesaian akar masalah kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial berkelanjutan," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemprov Maluku saat ini bekerjasama dengan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon untuk menetapkan capaian dan permasalahan desa target, melalui pendekatan pemetaan antara lain Indeks Desa Membangun dengan fokus pendekatan pada aspek ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan masyarakat desa.

"Hasilnya akan dirumuskan model pembangunan desa mandiri sejahtera yang lebih efektif untuk percepatan pembangunan desa, sekaligus penanggulangan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat desa," katanya.

Dia berharap hasil kajian yang disampaikan mampu mendorong pemerintah desa serta kabupaten/kota maupun pemprov dalam meningkatkan status desa, agar model pembangunan desa mandiri sejahtera dapat direplikasi dan diperluas pertumbuhannya di Maluku.

Penulis: Jimmy Ayal
Editor:Redaksi
Photographer:Humas Pemprov Maluku

Baca Juga

error: Content is protected !!