Sekilas Info

AKSI DEMO

Aliansi Pemuda Maluku Tuntut Pemberlakuan Otonomi Khusus dan Minta Jatah Menteri di Kabinet

Daniel Leonard Para pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Maluku, Kamis (15/8/2019) .

satumalukuID - Seratusan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Maluku melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Maluku mengajukan sejumlah tuntutan ke pemerintah pusat diantaranya menyangkut pemberian otonomi khusus (Otsus) serta satu jatah kursi menteri dalam kabinet.

"Kami juga meminta pemerintah untuk mengatur ulang PI 10 persen di blok migas abadi Masela," kata ketua Aliansi Pemuda Pemuda Maluku, Subhan Patimahu di Ambon, Kamis.

Tuntutan pendemo disampaikan saat diterima anggota DPRD Maluku, Fredik Rahakbauw, Habiba Pellu, Melki Sairdekut, Amir Rumra, dan Constansius Kolatfeka.

Sedangkan untus pendemo terdiri dari KNPI Maluku, LBH Pemuda Maluku diketuai Hamzah Nurlili, organisasi kepemudaan, mahasiswa dan mahasiswi, serta paguyuban pemuda se-Maluku yang telah berkomitmen bersama pemda untuk memperjuangkan kepentingan daerah ini.

"Kami memandang perlu untuk dimasukannya salah seorang putera daerah terbaik menjadi menteri di kabinet jilid II sebagai bentuk partisipasi bersama dalam membangun bangsa ini," kata Subhan.

Alansi juga meminta pemerintah untuk mengatur ulang porsi PI 10 persen Blok Masela sehingga dapat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. Persentase tersebut dinilai terlalu kecil.

"Kami juga mendesak pemerintah RI untuk diberlakukan Maluku sebagai provinsi dengan perlakuan khusus atau otonomi khusus," tandasnya.

Dikatakan, pengangkatan putera daerah terbaik asal Maluku sebagai menteri dan masuk dalam jajaran kabinet sabagai wujud pemerintah turut memperhatikan kualitas SDM di daerah ini.

Ketua LBH Pemuda Maluku, Hamzah Nurlili mengakui adanya delapan orang legislator perwakilan Maluku di DPD maupun DPR RI, namun peluang berhadapan langsung dengan Presiden dan Wapres untuk memperjuangkan daerah ini.

"Berbeda dengan menteri yang setiap saat bisa hadir langsung dalam rapat-rapat kabinet dan berbicara langsung dengan kepala negara," ujarnya.

Anggota DPRD Maluku, Fredik Rahakbauw yang menerima surat pernyataan sikap pendemo manyatakan akan meneruskannya ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti ke pemerintah.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi

Baca Juga