Sekilas Info

ZONA INTEGRITAS

Polres Ambon Paparkan Desk Evaluasi Zona Integritas Bebas Korupsi ke Kemenpan RI

Daniel Leonard Kapolres Pulau Ambon dan Pp Lease, AKBP Sutrisno Hady Santoso memaparkan desk evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi kepada tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Jumat (9/8).

satumalukuID - Polres Pulau Ambon dan P,P Lease telah memaparkan desk evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi kepada tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.

"Kami telah melakukan pemaparan desk evaluasi zona integirtas ke Kemepan RB dengan tim kementerian kemarin dan rombongan yang saya pimpin ini sebanyak 13 orang didampingi Kabag RBP, Irbidpos, serta Kabag Dumasanwas Polda Maluku," kata Kapolres Ambon AKBP Sutrisno Hady Santoso di Ambon, Jumat.

Tim desk evaluasi zona integritas Polres Ambon ini nantinya dievaluasi oleh tim Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) yang dimulai dengan paparan Kapolres yang membawakan materi paparan secara visual/video profil dan kegiatan inovasi dari Polres Pulau Ambon.

Tim penilai dari Kemenpan RB yang melaksanakan evaluasi untuk Polres P. Ambon adalah Arif Tri dan Septian dan hasil penilaian tim Kemenpan RB kepada  Polres Pulau Ambon sangat bagus sebab Kapolres bersama anggota tim menguasai materi.

Apalagi saat diskusi dan proses tanya jawab berlangsung, semua anggota tim Polres berperan aktif dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan pihak kementerian.

Polres Ambon Pulau Ambon diharapkan dapat melayani masyarakat dengan baik, bagus dan bersih untuk nantinya dapat ditetapkan sebagai Polres dengan predikat WBK.

Seperti diketahui, Kemenpan RB menerbitkan peraturan menteri nomor 60 tahun 2013 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju WBK guna menekan angka tindak pidana korupsi di bisang birokrat.

Peraturan ini dijadikan sebagai pedoman umum dan merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK.

Langkah ini diambil pemerintah karena indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional berada di angka dua pada tahun 2004 hingga 2007 dan naik lagi ke angka tiga pada 2011, meski pun untuk tingkat Asia masih tergolong rendah.

Penulis: Daniel Leonard
Editor:Redaksi

Baca Juga