Sekilas Info

18 Negeri di Ambon Sudah Terima Dana Desa Tahap Dua, 12 Negeri Belum Cair karena Masalah Dokumen

Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saniri negeri, 30 Januari 2019 lalu, yang diminta Walikota Ambon untuk mengawasi pemanfaatan dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

satumalukuID - Sebanyak 18 negeri atau desa di Ambon telah menerima Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap dua tahun 2019. Sedangkan 12 negeri lain masih belum dicairkan karena sedang mempersiapkan dokumen persyaratan pencairan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD), Rulien Purmiasa menjelaskan 18 desa yang telah menerima dana desa dan ADD tahap dua diantaranya negeri Amahusu, Latuhalat, Hative kecil, Soya, Waiheru, Hunuth, Latta, Batu Merah, Tawiri, Negeri lama, Passo, Ema dan Galala.

Sementara 12 desa yang belum menerima diantaranya Urimessing, Hatalai, Hukurilla, Leahari, Rutong, Hutumuri, Halong, Laha, Hative besar, Naku dan Kilang.

"12 desa yang belum menerima dana desa maupun ADD karena masih mempersiapkan dokumen persyaratan pencairan," katanya, Selasa (9/7).

Menurut dia, desa dan negeri penerima dana desa wajib memperhatikan sejumlah syarat yang harus di penuhi sebelum proses penyaluran yakni, penyaluran tahap satu Disesuaikan dengan Perda APBD tahun berjalan.

"Perda APBD terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya," ujarnya.

Selanjutnya, persyaratan penyaluran tahap dua yaitu, laporan dana desa tahap satu telah disalurkan ke RKD minimal 90 persen, laporan dana desa tahap satu telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75 persen.

"Dan rata-rata capaian output minimal 50 persen. Jika persyaratan penyaluran tidak atau kurang terpenuhi maka dana desa tidak dapat disalurkan," katanya.

Rulien menjelaskan, mekanisme penyaluran dana desa dilakukan bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/kota (APBD) dan selanjutnya ke desa (APBDes).

Syarat penyaluran dana desa setelah terpenuhi perda APBD dilanjutkan dengan transfer dana ke rekening kas desa.

Tahapan penyaluran dari APBN ke APBD dilakukan dalam dua tahapan. Tahap satu sebesar 60 persen dari pagu dana desa, paling cepat Maret dan paling lambat Juli. Sedangkan tahap dua sebesar 40 persen dari pagu dana desa paling cepat Agustus.

"Setelah dana desa di terima APBD kabupaten/kota, maka paling lambat kurun waktu tujuh hari kerja dana tersebut harus disalurkan ke desa," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Maluku Kutni Tehupaly mengingatkan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) oleh kepala desa (Kades) beserta perangkatnya harus dilakukan secara transparan dan pemerintah provinsi maupun kabupaten serta kota harus melakukan evaluasi setiap tahun.

"Banyak terjadi DD dan ADD diselewengkan kades atau perangkatnya akibat dari tidak adanya evaluasi, sehingga setiap desa itu mau membangun sarana dan prasarananya harus diprogramkan dan realisasinya sesuai dana yang diterima," katanya di Ambon, Selasa (9/7).

Katakan saja di Kabupaten Maluku Tengah misalnya, banyak terjadi keluhan masyarakat dimana pengelolaan DD dan ADD tidak jelas, sehingga diminta kepada pemprov dan pemkab atau pun pemkot melalui Badan Pemberdayaan Desa harus melakukan evaluasi.

Sebab dana yang dikucurkan pemerintah cukup besar seharusnya untuk kepentingan umum namun dimanfaatkan untuk kepentingan kepala desa atau staf pemerintahnya.

"Makanya sangat wajar kalau ada keluhan dari masyarakat dari berbagai tempat akibat tidak adanya transparansi dalam pengelolaan DD dan ADD oleh kades dan perangkatnya," kata Kutny yang juga Sekretaris Komisi A DPRD Maluku.

Menurut dia, tidak heran hingga saat ini sudah banyak kades atau perangkat desa yang dijebloskan ke penjara, hanya gara-gara pengelolaan DD dana ADD yang tidak transparan dan dipakai untuk keperluan pribadi. (Penina F Mayaut/Daniel Leonard)

Penulis:

Baca Juga

error: Content is protected !!